Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Lelang Yang Dibatalkan Pengadilan Negeri (Studi Kasus Nomor 377/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel) - Wilson Gunawan Salim (Kajian Hukum, 2019)
Peralihan hak atas tanah dapat terjadi dikarenakan jual beli, hibah, ataupun dengan cara lelang, dalam hal ini peralihan hak atas tanah dengan menggunakan jual beli secara lelang banyak diminati oleh masyarakat dikarenakan jual beli secara lelang itu cepat dan memberikan kepastian hukum dengan dikeluarkannya risalah lelang. ternyata risalah lelang tidak juga dapat memberikan kepastian hukum kepada pembeli lelang jika terjadi suatu sengketa terhadap objek yang dilelang apabila  terdapat putusan oleh pengadilan yang menyatakan lelang tersebut batal dikarenakan mengandung cacat hukum, seperti pada kasus Nomor 377/Pdt.G/2015/PN.JKT.SEL dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan risalah lelang Nomor 199/2015 sehingga menimbulkan masalah bagaimana perlindungan hukum terhadap PT. Sundae Propindo Rekatama selaku pemenang lelang atas tanah Hak Guna Bangunan No 1499/Gondangdia? dan Bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan lelang tanah Hak Guna Bangunan No 1499/Gondangdia oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 377/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel? Penulis menggunakan metode penelitian normatif didukung dengan data wawancara yang menggunakan teori hak penguasaan atas tanah, teori lelang dan konsep perlindungan hukum. Menurut analisis Penulis, dalam peraturan pelaksanaan lelang belum memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pembeli lelang jika objek lelang yang telah dibelinya, dalam hal ini jika suatu hak atas tanah sudah beralih kepemilikannya maka peralihan hak tersebut tidak dapat dibatalkan jika pembeli melakukan pembelian dengan itikat baik. Dalam hal ini terdapat yurisprudensi yang menyatakan pembeli yang beritikat baik harus dilindungi. Bagi Pemerintah, sebaiknya dalam peraturan perundang-undangan khususnya mengenai jual beli secara lelang di masukkan mengenai kepastian hukum secara tegas yang berisikan tentang perlindungan hukum bagi Pembeli Lelang agar tidak terjadi gugatan terhadap objek lelang yang sudah ditetapkan pembelinya.