Analisis Pola Konsumsi Masyarakat dalam Rangka Mendukung Percepatan Pembangunan Daerah(Studi pada Hinterland Madiun) - Johanes Krisdianto (Pancasila bureaucracy, Journal of Regional Government, Development and Innovation, 2019)
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, maka Ibukota Kabupaten Madiun berada di Kecamatan Mejayan. Konsekuensi perpindahan ibukota tersebut berdampak luas dan beragam, termasuk di sektor ekonomi dan kecenderungan perubahan budaya maupun pola hidup masyarakatnya. Kemajuan kota tidak lepas dari dukungan wilayah sekitarnya sebagai penyangga. Kegagalan mengelola daerah penyangga mengakibatkan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan kota. Jenis data yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah data skunder, berupa Buku Penerimaan Pendapatan Regional Bruto Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Madiun Dalam Angka, ditunjang data primer dari hasil survei yang dilakukan oleh LIN-PEKO, Tahun 2015. Metode analisis data yang digunakan, metode analisis evaluatif, yaitu membandingkan antara teori dengan kondisi yang diperoleh dari data sekunder yang digunakan. Juga metode analisis berupa analisis Location Quotient (LQ) dan Shift-Share Analisys (SSA). Berdasar hasil survei dan kajian pola konsumsi di wilayah Perkotaan Mejayan dan sekitarnya dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah, kesimpulan yang dapat disampaikan antara lain: (1) Kota Mejayan berfungsi sebagai simpul pergerakan barang dan jasa; (2) Pemerintah Kabupaten Madiun perlu segera melakukan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur perekonomian, sarana dan prasarana, fasilitas umum dan utilitas perkotaan, serta penataan akses masyarakat kepada pusat–pusat pelayanan di Perkotaan Mejayan. (3) Berdasarkan pendekatan analisis terhadap perekonomian di wilayah kajian dengan menggunakan metode LQ dan SSA, Pertanian dan Bangunan menjadi Prioritas I; Pertambangan dan Penggalian) menjadi Prioritas II. Sedangkan Prioritas Alternatif meliputi sektor: Industri Pengolahan; Listrik, Gas, dan Air Bersih; Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan; Jasa Lainnya.