PERAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM MENGAWASI KOPERASI TAK BERIZIN (ILEGAL) MENURUT PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DI KOTA PONTIANAK - GRENARIS HAULIAN SIADARI NIM. A1011161204 (Jurnal Fatwa Hukum, 2022)
Penelitian tentang “Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Dalam Mengawasi Koperasi Tak Berizin (Ilegal) Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Di Kota Pontianak” bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang peran Dinas Koperasi  Usaha Kecil Dan Menengah dalam melakukan pengawasan terhadap Koperasi Tak Berizin (Illegal) di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan faktor penyebab belum dilaksanakannya pengawasan terhadap Koperasi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Koperasi  Usaha Kecil Dan Menengah dalam melakukan pengawasan terhadap Koperasi di Kota PontianakPenelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhirBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dalam melakukan pengawasan terhadap Koperasi Tak Berizin (Illegal) di Kota Pontianak belum maksimal dilakukan terhadap kegiatan usaha masyarakat yang menamakan dirinya  badan usaha koperasi dan melakukan usaha pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan bunga yang cukup tinggi. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakannya pengawasan terhadap Koperasi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah di Kota Pontianak dikarenakan beberapa faktor yaitu bahwa masyarakat yang melakukan usaha seperti koperasi dan melakukan kegiatan memberikan pinjaman kepada masyarakat tidak pernah mendaftarkan atau melaporkan badan usaha Koperasi yang mereka sebut Koperasi tersebut, sehingga sulit untuk melakukan pengawasan karena tidak diketahui kantor atau tempat usaha Koperasi tersebut selain itu factor adanya kebutuhan masyarakat akan dana atau uang yang menyebabkan usaha ini terus berlangsung. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Koperasi  Usaha Kecil Dan Menengah dalam melakukan pengawasan terhadap Koperasi di Kota Pontianak adalah dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam melakukan kegiatan usaha dibidang keuangan baik masyarakat sebagai pelaku usaha Koperasi maupun masyarakat sebagai debitur atau pihak yang meminjam dana kepada koperasi yang tidk terdaftar, agar dapat melakukan usaha dengan benar sesuai dengan aturan Undang-Undang terutama UU Koperasi  Kata Kunci : Peran, Dinas Koperasi UMKM, Usaha