PENDAMPINGAN PENGUATAN KAPASITAS ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KARANG BONGKOT DALAM PENYUSUNAN PERDes PEMBENTUKAN BUMDes - Ilham Zitri; Rifaid Rifaid; Rizal Umami (JCES (Journal of Character Education Society), 2022)
Abstrak: Kebijakan pengembangan ekonomi perdesaan adalah upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif dan kewirausahaan di desa dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh sebab itu sangat diperlukan penguatan kapasitas dari anggota badan permusyawaratan desa. dalam UU No. 6 Tahun 2014 menghadapi kendala akibat lemahnya kualitas aparat dan kelembagaan desa. Hal ini berdampak pada semakin lemahnya peran pemerintah desa dalam fungsinya sebagai akselerator pembangunan. Perlu adanya peningkatan kapasitas aparat agar memahami bagaimana proses-proses perencanaan pembangunan harus dilakukan di tingkat desa serta bagaimana proses-proses tersebut didukung oleh kuatnya kelembagaan pemerintah desa. Selain itu, perlu ada mekanisme kontrol terhadap pemerintah desa. Hal ini bisa dilakukan dengan penguatan peran anggota badan permusyawaratan desa. Dengan meningkatnya kualitas dan kapasitas aparat dan kelembagaan pemerintah desa serta kontrol masyarakat sipil yang kuat yang diperankan oleh anggota badan permusyawaratan desa, akan ada sinergi pelaksanaan pembangunan yang baik di tingkat desa. Aparat desa tidak lagi menjadi pemain tunggal pembangunan desa. Upaya penciptaan kondisi ideal ini terus berproses di tingkat desa dan akan selalu dinamis akibat pengaruh kekuasaan supralokal yang terkadang tidak sejalan dengan perkembangan dan kehendak masyarakat lokal.Abstract: Rural economic development policy is an effort to create a conducive environment for the growth of productive and entrepreneurial economic activities in the village in order to improve the standard of living and welfare of rural communities. Therefore, it is necessary to strengthen the capacity of the members of the village consultative body. in Law no. 6 of 2014 faced obstacles due to the weak quality of village officials and institutions. This has an impact on the weakening of the role of the village government in its function as an accelerator of development. It is necessary to increase the capacity of the apparatus to understand how development planning processes must be carried out at the village level and how these processes are supported by strong village government institutions. In addition, there needs to be a control mechanism over the village government. This can be done by strengthening the role of members of the village consultative body. With the increase in the quality and capacity of village government apparatus and institutions as well as strong civil society control played by members of the village consultative body, there will be synergies in the implementation of good development at the village level. Village officials are no longer the sole players in village development. Efforts to create these ideal conditions continue to process at the village level and will always be dynamic due to the influence of supralocal power which is sometimes not in line with the development and will of the local community.