DAMPAK TRANSFER FISKAL ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN TERHADAP DERAJAT OTONOMI FISKAL KABUPATEN DAN KOTA: STUDI KASUS PROVINSI JAWA BARAT – INDONESIA - Muana Nanga; Johan Krisnanto Runtuk (JURNAL TRANSFORMATIF UNKRISWINA SUMBA, 2020)
Transfer Dana ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan salah satu komponen Belanja Negara yang mempunyai peranan yang sangat penting sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam memperkuat implementasi desentralisasi fiskal dan berperan strategis dalam mempercepat pembangunan daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh transfer fiskal antar tingkat pemerintahan terhadap derajat otonomi fiskal dari kabupaten dan kota. Penelitian ini menggunakan data panel tahun 2011–2017 yang mencakup 33 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang memiliki pengaruh signifikan terhadap derajat otonomi fiskal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap derajat otonomi fiskal kabupaten/kota. DAU menyebabkan terjadinya efek “crowding- out‟ terhadap PAD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, transfer fiskal (DAU, DAK dan DBH) tidak memberikan “flypaper effect” terhadap belanja pemerintah kabupaten dan kota di di Provinsi Jawa Barat.