REMISI BAGI PARA PELAKU KORUPSI DI KOTA JAMBI - Yufita Tri Khasanah (Jurnal Kewarganegaraan, 2019)
Abstrak Dalam hukum pidana teori pembalasan akan mengutamakan kepentingan orang yang menjadi korban. Teori pembalasan diterapkan dalam bentuk kurungan penjara. Tindak pidana yang diberikan kepada koruptor bukan sekedar memberikan hukuman nanmun memberikan efek jera agar tidak terulang. Tindakan korupsi jika dibiarkan maka akan merusak aset perekonomian negara. Dijelaskan dalam sila ke-2 bahwa menjunjung persamaan derajat dan persamaan di mata hukum maka diberikannya remisi bagi pelaku korupsi sesuai dengan peraturan pemerintah No. 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan. remisi diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila telah memenuhi syarat yaitu berkelakuan baik, telah menjalani masa tahanan selama lebih dari enam bulan. Pemberian remisi di Indonesia menimbulkan pro dan kontra.Kata kunci: Remisi, KorupsiÂ AbstractIn criminal law the theory of retaliation will put the interests of the victim first. The theory of retaliation is applied in the form of prison confinement. Crimes given to corruptors are not just giving penalties nanmun give a deterrent effect so as not to repeat. Acts of corruption if left unchecked will damage the country's economic assets. It is explained in the 2nd precept that upholding equality and equality in the eyes of the law, the granting of remission for perpetrators of corruption in accordance with government regulation No. 99 of 2012 concerning the second amendment to government regulation No.32 of 1999 concerning the terms and procedures for the implementation of the rights of citizens assisted by the community. remission is given to inmates and criminal children if they have qualified to behave well, have served a prison term of more than six months. Granting remission in Indonesia poses pros and cons.Keywords: Remission, Corruption