Penerapan Penghapusan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pengembalian Kerugian Keuangan Negara - Heydi Perdana Santoso; Ardiansyah (Jurnal Kewarganegaraan, 2022)
Abstrak UU Tipikor menyatakan bahwa selain dapat dijatuhi pidana pokok terdakwa dalam perkara korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui Pelaksanaan Penghapusan Tindak Pidana melalui Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dan pengembalian kerugian keuangan negara dapat menjadi alasan penghapusan pidana dalam tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan kualitatif Data sekunder yang dimaksudkan adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara. Hasil Penelitian ini yaitu mengembalikan pidana tambahan berupa pengembalian uang pengganti. Pidana tambahan untuk pembayaran uang pengganti merupakan kebijakan kriminal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Uang pengganti harus dapat ditarik dari terpidana korupsi membayar uang pengganti, paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan. Pidana uang pengganti merupakan pidana tambahan yang harus disertai dengan pidana pokok, dan pengembalian uang pengganti tersebut dalam hal pengembalian keuangan negara tidak berarti menghapus tuntutan pidana. Kata Kunci: Penghapusan, Tindak Pidana Korupsi, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Abstract The Tipikor Law states that in addition to being able to be sentenced to the principal criminal defendant in a corruption case can be sentenced to additional crimes, one form of which is the payment of substitute money. The purpose of this study is to know the Implementation of the Elimination of Criminal Acts through the Return of State Financial Losses and the return of state financial losses can be the reason for the elimination of criminals in corruption crimes. The research method used is normative juridical research using a qualitative approach The secondary data intended is legislation related to the implementation of the return of state financial losses. The result of this study is to return additional criminal penalties in the form of replacement refunds. Additional criminal for payment of surrogate money is a criminal policy to achieve the welfare of society The surrogate money must be withdrawn from the convicted corruption of paying the surrogate's money, no later than 1 month after the court decision. A surrogate's money penalty is an additional criminal offense that must be accompanied by a principal criminal, and the refund of such a substitute money in the case of a state financial return does not mean removing the criminal charges. Keywords: Abolition, Corruption Crime, Return of State Financial Losses