Model Implementasi Kebijakan KB Pria di Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta - Pevi Aziastuti; Sutarto Mochtar; Abdul Rahman (Jurnal Media Administrasi Terapan, 2021)
Masalah yang coba diselesaikan pada penelitian ini adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat khususnya laki-laki pada program KB di Kecamatan Kiarapedes, Purwakarta meskipun program KB Pria telah diterapkan di kecamatan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh kebijakan program keluarga berencarana (KB) pria terimplementasikan di Kecamatan Kiara Pedes dan hambatan apa saja yang dirasakan ketika kebijakan program ini diterapkan di kecamatan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan model kebijakan program KB pria di Kecamatan Kiara Pedes. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun sampel data yang diperoleh berasal dari expert yang memiliki wawasan terkait implementasi kebijakan publik pada program KB pria di Kecamatan Kiara Pedes. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, walaupun kebijakan KB pria ini telah terlaksana, namun masih terdapat hambatan yang dirasakan oleh masyarakat diantaranya kurangnya informasi yang dimiliki masyarakat tentang program ini dan masyarakat cenderung tidak peduli mengenai program ini. Adapun, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program ini diantaranya adalah komunikasi, sumber daya manusia, kondisi ekonomi keluarga dan kepedulian terhadap diri sendiri. Adapun selanjutnya, pembuatan kebijakan pada program ini perlu meningkatkan sosialisasi artinya sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya program ini bagi masyarakat .khususnya program KB MOP untuk para suami yang istrinya tidak ingin memiliki anak lagi, model implementasi dalam hal ini adalah seperti yang di kemukakan oleh Gorge C. Edward III dan Horn, (2013) mengemukakan 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut berhubungan satu sama lain. Implementasi dapat diartikan sebuah proses mentranformasikan tujuan kedalam sebuah agenda atau rencana kedalam sebuah aksi atau praktek lapangan yang menimbulkan dampak langsung kedalam tatanan masyarakat (Merrynce & Hidir, 2008).