KEJAHATAN PERANG DAN BEBERAPA MASALAH RUMUSANNYA DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL - Rina Rusman (terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM, 2005)
Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 telah mewajibkan negara peserta perjanjian tersebut untuk membuat peraturan perundangundangan mengenai pelanggaran berat hukum humaniter yang secara substansial merupakan kejahatan perang. Indonesia sebagai negara peratifikasi Konvensi Jenewa telah merumuskan kejahatan perang di dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) tahun 2004. Dalam RKUHP tersebut berbagai rumusan mengenai kejahatan perang di antaranya telah mengacu kepada Statuta Roma 1998. Namun demikian, banyak substansi dalam RKUHP yang berkaitan dengan kejahatan perang masih perlu dikaji lebih lanjut.