BEBERAPA CATATAN TENTANG PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL AD HOC UNTUK YUGOSLAVIA DAN RWANDA SERTA PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB NEGARA DAL.AM PELANGGARAN BERAT HAM - Rudi M Rizki (terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM, 2006)
Tulisan singkat ini menggambarkan beberapa kekurangan pada sistem pengadilan pidana internasional ad-hoc dan mencoba menguraikan sejauh mana negara bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap setiap norma hukum internasional, khususnya pelanggaran berat hak asasi manusia. Dikemukakan pula bahwa terhadap pelanggaranpelanggaran sejenis yang dapat digolongkan sebagai kejahatan internasional, perlu diperhatikan adanya penerapan prinsip tanggung jawab pidana perorangan yang merupakan salah satu kharakteristik utama dalam berbagai tindak pidana tersebut. Hal ini perlu menjadi perhatian dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah.