Revisi UU Komisi Yudisial: Urgensinya Dalam Reformasi Peradilan - Firmansyah Arifin (Jurnal Hukum PRIORIS, 2007)
Berdasar putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006, sejumlah pasal berkenaan dengan fungsi pengawasan Komisi Yudisial. Akibat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengganggu tugas Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap hakim. Sebagai tindak lanjut dari putusan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden harus segera melakukan revisi terhadap UU tersebut, yang ditujukan untuk memperkuat peran-peran strategis Komisi Yudisial. Namun demikian untuk mempercepat revisi Undang-undang dan memperkuat peran Komisi Yudisial, ada beberapa faktor yang dapat menghambat keinginan tersebut terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat, diantaranya tidak adanya dukungan maksimum dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan lewahnya managemen legislasi. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam hal pelaporan yang telah disampaikan kepada Komisi Yudisial dapat ditindaklanjuti dalam revisi Undang-undang.