PERBANDINGAN PROFESI ARSITEK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DAN MALAYSIA - Elgine Bridge (Jurnal Hukum PRIORIS, 2019)
Pembangunan tidak sekedar menjadi tanggungjawab pemerintah setempat tetapi bagaimana peran arsitek sebagai perencana dan pengembang seperti halnya dokter, akuntan dan pengacara, arsitek adalah profesi yang menjual jasanya kepada masyarakat. Keberadaan arsitek diakui untuk mengurusi segala permasalahan mengenai rancangan bangununan, mulai dari penyusunan konsep perancangan hingga pengawasan berkala sampai akhirnya menjadi sebuah produk arsitektural. Selain itu, seorang arsitek juga mempunyai tanggung jawab secara moral seumur hidup terhadap karya-karyanya. Bagi seorang arsitek merupakan hal yang mutlak untuk dapat menggambarkan idea, gagasan atau imajinasinya tentang dikuasai bangunan yang direncanakan. Untuk menciptakan dan membangun konstruksi bangunan atau rumah, seorang arsitek memadukan dan menggabungkan seni dan kreativitasnya dengan ketepatan perhitungan konstruksi bangunan. Dalam hal apapun arsitek selalu memegang teguh etika arsitek, kaidah tatalaku yang baik, bekeria secara mandiri dan menyuguhkan layanan jasanya secara profesional. Baik arsitek sebagai pekeria atau sebagai profesi harus mempunyai kode etik atau aturan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Peran arsitek dan tanggungjawab profesi arsitek dalam sistem Hukum Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek sebagai kewajiban dan tanggung jawab seorang arsitek kepada masyarakat umum dan para pengguna jasa, terlihat apabila teriadi hubungan keria antara arsitek dengan pembuat kerja berdasarkan penjanjian kerja, dengan demikian muncullah tanggung jawab sebagai seorang arsitek. Peran dan tanggungjawab profesi arsitek pada sistem Hukum Malaysia, diatur dalam Arsitek Act 1967 dan peraturan Arsitek 1996 dan dalam General Circular 3 Tahun 2016 amandemen dari Arsitek Act 1967 dan peraturan Arsitek 1996 tentang pendaftaran arsitek tentang tentang pendaftaran arsitek, sehingga Setiap Arsitek Professional, Lulusan Arsitek dan praktek konsultasi arsitektur harus tunduk pada Undang-Undang ini. Seorang arsitek dalam menjalankan pekerjaannya diawasi oleh Dewan Arsitektur Malaysia, apabila seorang aristek yang melanggarkan ketentuan yang sudah di Undang-Undang, maka akan dianggap sebagai pelanggaran dikenakan denda paling banyak sepuluh ribu ringgit atau penjara tidak melebihi jangka waktu dua tahun atau keduanya.