PERBANDINGAN PRODEO DI PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS KOTA MALANG) - Silvana Indriani Rosita (Jurnal Hukum PRIORIS, 2019)
Indonesia merupakan negara hukum (Rechsstaat) yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia (HAM) di setiap individu tanpa membedakan status dan strata sosial, sehingga semua orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Persamaan dihadapan hukum harus diimbangi dengan pola perilaku seseorang dalam mendapatkan keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu membayar biaya perkara di pengadilan untuk mendapatkan pelayanan perkara prodeo di pengadilan. Prodeo merupakan bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi untuk berperkara di Pengadilan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisasi oleh camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 273 – 281 RBg. Karena semua orang berhak untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya Pemerintah memberikan anggaran untuk orang yang tidak mampu melalui Pengadilan Agama yaitu DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Dasar hukum yang digunakan majelis hakim tidak menjelaskan secara rinci. Karena majelis hakim adalah sebagai praktisi hukum dan salah satu tugasnya menafsirkan undang-undang untuk memberi putusan yang adil untuk masyarakat.