PERLINDUNGAN HAK TERHADAP PETANI SEBAGAI PEMULIA VARIETAS TANAMAN LOKAL BERDASARKAN PENGATURAN INTERNASIONAL DAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN - Rahmanisa Purnamasari Faujura (Jurnal Hukum PRIORIS, 2020)
Kajian ini bertujuan untuk menentukan Ketentuan internasional dan nasional dan terkait perlindungan bagi petani sebagai pemulia tanaman lokal dalam perspektif Negara kesejahteraan. Hasil kajian menunjukan bahwa UPOV (The International Union for the Protection of New Varieties of Plants) mengabaikan Hak Petani . Pasal 9, 12, dan 14 UU No. 12 Tahun 1992, Pasal 7 dan 10 UU No. 29 Tahun 2000, dan Pasal 9 UU No. 4 Tahun 2006 belum mendukung konsep Negara kesejahteraan karena tidak memperhatikan Hak Petani untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas perkembangan teknologi pertanian. ITPGRFA (the International Treaty on Plant Genetic Resource For Food and Agriculture dan CBD (Convention on Biological Diversity) melindungi petani karena menjamin varietas konservasi dan pemanfaatan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian. Pasal 9 dan 10 PP No 13 Tahun 2004 memberikan harapan positif karena pemerintah mewakili masyarakat dapat membuat perjanjian benefit sharing dengan pihak lain yang menggunakan varietas lokal.