KAJIAN YURIDIS PEMBLOKIRAN SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 2003/KELURAHAN BEDAHAN YANG DIBEBANI DENGAN HAK TANGGUNGAN - Sayid Fahmi; Listyowati Sumanto (Reformasi Hukum Trisakti, 2020)
Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Namun terjadi pemblokiran sertipikat Hak Milik Nomor 2003/Kelurahan Bedahan yang dibebani dengan hak tanggungan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah penyebab dapat terjadi pemblokiran sertipikat hak atas tanah, dan bagaimanakah akibat hukum pemblokiran sertipikat Hak Milik Nomor 2003/Kelurahan Bedahan yang dibebani dengan Hak Tanggungan? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder dan data primer, dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan mengunakan logika deduktif. Sertipikat hak atas tanah dapat dilakukan pemblokiran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan atas permohonan pihak berkepentingan dan dapat membuktikan dengan surat-surat bahwa mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2017. Akibat hukum pemblokiran sertipikat Hak Milik Nomor 2003/Kelurahan Bedahan yang dibebani akan dengan Hak Tanggungan mengakibatkan PPAT tidak dapat melakukan pendaftaran Hak Tangunggan dan mengakibatkan kreditur menjadi kreditur konkuren dikarenakan belum menjadi pemegang Hak Tanggungan.