PELAKSANAAN KERJASAMA EKSTRADISI POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENINGKATKAN SISTEM KEKEBALAN HUKUM DI KAWASAN ASEAN: Implementation of Cooperation in Extradition of Indonesian Foreign Policy in Improving the Immune System in the Asean Region - Salma Amriya Mathovani (Constitution Journal, 2022)
The pattern of relations between nations and the increasingly complex existence of foreign policy have contributed to the development of transnational crime. These developments require countries around the world to have universally recognized legal instruments based on international practice within the framework of applying national law and enhancing international security to combat and eliminate transnational crimes. The focus of the problem studied is the reason why the Indonesian state requires the establishment of an ASEAN extradition treaty, the efforts that have been made by Indonesia relating to the mechanism for carrying out extradition for criminals and the prospect of the formation of an ASEAN extradition treaty and its implications for the interests of the Indonesian state. This study uses library research methods, namely by reading, listening, understanding, and reviewing the application of laws, scientific works, books, and literature related to the problems studied. Pola hubungan antar bangsa dan keberadaan politik luar negeri yang semakin kompleks, turut mendorong berkembangnya kejahatan transnasional. Perkembangan tersebut menuntut negara-negara di seluruh dunia untuk memiliki instrumen hukum yang diakui secara universal berdasarkan praktik internasional dalam kerangka penerapan hukum nasional dan peningkatan keamanan internasional untuk memerangi dan menghapus kejahatan transnasional. Fokus masalah yang diteliti adalah alasan negara indonesia membutuhkan pembentukan perjanjian ekstradisi ASEAN, upaya yang telah dilakukan indonesia berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan dan prospek terbentuknya perjanjian ekstradisi ASEAN dan implikasinya terhadap kepentingan negera indonesia.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research, yaitu dengan membaca, mendengar, memahami, dan mengkaji penerapan undang-undang, karya ilmiah, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.