Tinjauan Hukum Islam dan UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Pencatatan Aset Wakaf di Ponpes Al-Asyiqien II Bandung - Muhammad Fakhrul Arifin; Siska Lis Sulistiani; Intan Nurrachmi (Bandung Conference Series: Sharia Economic Law, 2022)
Abstract. Waqf is a legal act of a person, group of people or legal entity that separates part of his property and institutionalizes it forever for the benefit of worship or other public purposes in accordance with Islamic teachings. Therefore, someone who is waqf must do the recording and registration of waqf assets. This study aims to find answers to the main problem, namely, how to review Islamic law and Law No. 41 of 2004 concerning Waqf on the Recording of Waqf Assets at Ponpes Al-Asyiqien 2 Bandung. In this study, the author uses a qualitative research method with a normative juridical approach, the data source is obtained from the rules of Islamic law and national law, data collection techniques using interviews, documentation and literature study. The framework used is the theory legal protection, legal certainty and rules of benefit. The results of the research from the waqf, there is no record of waqf assets due to many disputes between nazhir, therefore that the waqf does not have authentic evidence, indeed in Islamic law that recording of assets is not required but in the context of benefit, has the benefit of avoiding disputes in the future and getting strong legal protection. Abstrak. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Maka daripada itu seseorang yang mewakafkan harus melakukan pencatatan dan pendaftaran aset wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari pokok permasalahan yaitu, bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap Pencatatan Aset Wakaf di Ponpes Al-Asyiqien 2 Bandung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitiatif dengan pendekatan yuridis normatif, sumber data di dapatkan dari aturan-aturan hukum Islam dan hukum Nasional, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Kerangka pemikiran yang dipakai yaitu teori perlindungan hukum, kepastian hukum dan kaidah maslahat. Hasil penelitian dari wakaf tersebut, belum adanya pencatatan aset wakaf dikarenakan banyak perselisihan antara pihak nazhir, maka daripada itu bahwasannya wakaf tersebut tidak mempunyai bukti autentik, memang dalam hukum Islam bahwasannya pencatatan aset tersebut tidak diharuskan tetapi dalam konteks kemaslahatan, memiliki manfaat yaitu agar terhindar dari persengketaan dikemudian hari dan mendapatkan payung hukum yang sangat kuat.