Urgensi Pendafataran Sertifikasi Produk Halal sebagai Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Indonesia - Andoko; Irma Fatmawati; Saiful Asmi Hasibuan (Bandung Conference Series: Law Studies, 2022)
Abstract. As a Muslim-majority country, it goes without saying that Indonesia protects the rights of Muslim consumers regarding risk-free and halal food distribution. This doctrinal juridical approach aims to analyze the regulation of consumer rights for safe and halal food and its application to the legal realm; decision. The regulation of the distribution of halal food has provided legal protection for the food consumer. The weakness of the regulation lies in the general criminal sanctions without any specific minimum provisions. A review of court decisions shows that the application of criminal sanctions for violations of consumer rights to safe and halal food is still inconsistent. This is the implication of general criminal sanctions that provide free space for law enforcers to apply minimum penalties. This condition causes potential violations of regulations by food business actors. Abstrak. Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, tak perlu dikatakan lagi bahwa Indonesia melindungi hak-hak umat Islam konsumen tentang distribusi makanan yang bebas risiko dan halal. Pendekatan yuridis doktrinal ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tentang hak-hak konsumen pangan yang aman dan halal serta penerapannya ke ranah hukum; keputusan. Pengaturan peredaran makanan halal telah memberikan perlindungan hukum terhadap makanan tersebut konsumen. Kelemahan peraturan tersebut terletak pada sanksi pidana yang bersifat umum tanpa ada ketentuan khusus ketentuan minimal. Peninjauan terhadap putusan pengadilan menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak konsumen pangan yang aman dan halal masih belum konsisten. Ini adalah implikasi dari sanksi pidana umum yang memberikan ruang bebas kepada penegak hukum untuk menerapkan pidana minimum. Ini Kondisi tersebut menyebabkan berpotensi dilanggarnya regulasi oleh pelaku usaha makanan.