Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 atas Pembayaran Dana Asuransi Pendidikan kepada Nasabah Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 - Nurwindi Astrie; Toto Tohir Suriaatmaja (Bandung Conference Series: Law Studies, 2022)
Abstract. OJK has the function to organize an integrated regulatory and supervisory system for all activities in the financial services sector, and to provide special consumer protection for consumers in the financial services sector. the case of default on the payment obligations of customers' claims occurred in Bumiputera Life Insurance 1912. There were five million customers intended for children's education funds or Education Insurance in the company. This study aims to determine and analyze the role of the Financial Services Authority (OJK) in supervising the solvency of Insurance Companies in the Joint Life Insurance (AJB) Bumiputera 1912 in terms of Financial Services Authority Regulation No.1/POJK.05/2018 concerning financial health for insurance companies in the form of entities. joint venture law. And Implementation of the Role of the Financial Services Authority (OJK) in law enforcement against the Joint Life Insurance Company (AJB) Bumiputera 1912 regarding the payment of education insurance funds to customers in terms of regulations in the insurance sector linked to Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. The research method used in this research is normative juridical and data collection techniques through literature study. Based on the results of the study, it can be concluded that the OJK has the authority to ask the company to carry out a financial restructuring plan if the company has not met the solvency level target and the role of OJK in law enforcement against the Bumiputera 1912 Joint Life Insurance company, namely OJK has given administrative sanctions in stages. Abstrak. OJK mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, dan melakukan perlindungan konsumen khusus pada konsumen sektor jasa keuangan. kasus gagal bayar atas kewajiban pembayaran klaim nasabah terjadi pada Asuransi Jiwa Bumiputera 1912. Ada lima juta orang nasabah ditujukan untuk dana pendidikan anak atau Asuransi Pendidikan di perusahaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan mengawasi solvabilitas Perusahaan Asuransi pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.05/2018 Tentang Kesehatan keuangan bagi perusahaan Asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama. Dan Implementasi Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penegakan hukum terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 terkait pembayaran dana asuransi pendidikan kepada nasabah ditinjau dari peraturan di bidang perasuransian dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa OJK berwenang untuk meminta kepada perusahaan untuk melakukan rencana penyehatan keuangan apabila perusahaan belum memenuhi target tingkat solvabilitas dan Peran OJK dalam penegakan hukum terhadap perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yaitu OJK sudah memberikan sanksi administratif secara bertahap.