Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polisi sebagai Pelaku Tindak Pidana Penjualan Senjata Api kepada Kelompok Kriminal Bersenjata - Ronaa Nabila Azzahra; Dini Dewi Heniarti (Bandung Conference Series: Law Studies, 2022)
Abstract. Currently, there are many cases of criminal acts committed by members of the police. One of the cases is the criminal case of selling firearms by police officers to KKB. The government has designated KKB as a terrorist because they have committed many acts of violence and murder. The purpose of this research is to find out how the criminal responsibility of police officers as perpetrators of criminal acts of selling firearms to KKB. This study uses a normative juridical method. Based on the results of the study, it was found that the criminal responsibility of police officers who sold firearms to KKB based on the Emergency Law Number 12 of 1951 concerning Firearms and Ammunition did not differ from criminal liability if the perpetrator was a civilian. Because the law is universal and there are no specific rules regarding criminal liability for members of the police. However, if the perpetrator is a member of the police, it can be used as a weight in the trial which will determine how long he will be given a sentence. And an additional trial will be held after the sentence is sentenced by the judge. Police officers who commit crimes will be tried by the Indonesian National Police because the police officers have violated the professional code of ethics. In the judge's decision number 18/Pid.Sus/2021/Pn Nab, the judge sentenced him to imprisonment for six years because it referred to Article 22 paragraph (4) of the Criminal Procedure Code, in which the period of arrest and detention must be deducted entirely from the sentence imposed. Abstrak. Saat ini banyak sekali kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polisi. Salah satu kasusnya adalah kasus tindak pidana penjualan senjata api oleh anggota polisi kepada KKB. Pemerintah telah menetapkan KKB sebagai teroris, karena mereka telah melakukan banyak tindak kekerasan dan pembunuhan. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana anggota polisi sebagai pelaku tindak pidana penjualan senjata api kepada KKB. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pertanggungjawaban pidana anggota polisi yang melakukan penjualan senjata api kepada KKB berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Amunisi tidak memiliki perbedaan dengan pertanggungjawaban pidana jika pelaku yang merupakan warga sipil. Karena dalam undang-undang tersebut bersifat universal dan tidak ada aturan khusus mengenai pertanggungjawaban pidana bagi anggota polisi. Namun jika pelaku merupakan anggota polisi maka dapat dijadikan hal pemberat dalam persidangan yang nantinya akan menentukan berapa lama ia akan diberi hukuman. Dan akan dilaksanakan sidang tambahan setelah hukuman dijatuhi oleh hakim. Anggota polisi yang melakukan tindak pidana akan disidang etik polri, karena anggota polisi tersebut telah melanggar kode etik Profesi. Dalam putusan hakim nomer Nomor 18/Pid.Sus/2021/Pn Nab, hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama enam tahun karena merujuk kepada Pasal 22 ayat (4) KUHAP yang mana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.