ANCAMAN DAMPAK PEMBERLAKUAN PPKM TERHADAP PEREKONOMIAN DAN PERKEMBANGAN UMKM KOTA PADANG - Zulhijatur Rahmi; Rozalinda Rozalinda; Ahmad Wira (Jurnal AL-AHKAM, 2022)
Peningkatan kasus positif Covid-19 baru-baru ini mengharuskan pemerintah untuk membuat kebijakan lebih ketat lagi terkait kegiatan masyarakat yang akan menimbulkan kerumunan dan banyak orang. Kebijakan tersebut dikenal dengan istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sebelum adanya kebijakan dengan menggunakan istilah PPKM, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga telah diterapkan pada awal tahun 2020 lalu, akan tetapi kebijakan tersebut dianggap kurang efektif sehingga lahirlah kebijakan yang mengatur tentang PPKM yaitu berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri. Pada tahun lalu sejak diberlakukannya PSBB mobilitas menjadi terhenti kegiatan perekonomian melemah yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan semakin banyak. Kota Padang merupakan 15 dari Kota yang termasuk kedalam daftar PPKM Darurat, perekonomian Kota Padang pada masa transisi mulai berangsur membaik begitu juga dengan perkembangan UMKM, namun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai diberlakukan lagi. Rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah bagaiamana dampak PPKM terhadap perekonomian dan perkembangan UMKM di kota padang sebelum diberlakukannya PPKM Darurat?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka dan menggunakan pendekatan regulasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan dampak PPKM Darurat bagi perekonomian dan Perkembangan UMKM di Kota Padang akan berdampak buruk yang mengakibatkan angka kemiskinan semakin tinggi.