Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat - Sri Wahyuni (Schemata: Jurnal Pasca Sarjana IAIN Mataram, 2022)
Main focus of this study is the implementations policy of developing Human Resource Competences in West Nusa Tenggara Province. The substantial problems are as follows: (1) how the implementation of government policy in developing Human Resource Competences in West Nusa Tenggara Province?; (2) what kinds of factor that support and resist of government policy implementation of Human Resource Competences in West Nusa Tenggara Province?; The theory that use in this research is the policy implementation theory (by Edward III, 2002) consists of communications dimension, sources, and disposition and structure of bureaucracy. The research method used is descriptive qualitative. The research subject was Per Gub NTB Number 52, 2020 with 29 of respondents consists of Civil Servants in managerial functional level and the university expert. The Data are collected through field observations, document review, and in-depth interviews with participants. The data then are triangulated and interpreted by connecting the data and theory. The results show the developed of Human Resource Competences in West Nusa Tenggara need an implementation policy factor and also need for strong commitment, supervision, coordination and collaboration from stakeholders proportionally by creating BPSDMD as a one-stop training institution. Fokus  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  implementasi  kebijakan  pengembangan  kompetensi Sumber Daya Mnausia Provinsi Nusa tenggara Barat. Substansi masalah diidentifikasi sebagai  berikut:  (1) Bagaimanakah implementasi  kebijakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat?; (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengembangan kompetensi Sumber daya manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat Teori yang dipakai sebagai pendekatan terhadap masalah penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan (Edward  III,2002:70) yang terdiri atas dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Subyek penelitian adalah implementasi Pergub 52 tahun 2020 dengan 29 responden yang terdiri dari Pegawai Negeri pada level manajerial dan fungsional, ptrkatisi dan ahli dari akademisi.Teknik pengumpulan data melalui observasi partisipan dan wawancara mendalam serta triangulasi data. Hasil analisis menunjukkan bahwa  pengembangan kompetensi sumber daya manusia di Provinsi Nusa  Barat selain memerlukan peningkatan faktor-faktor implementasi kebijakan dan juga membutuhkan komitmen yang kuat, supervise, koordinasi serta kolaborasi yang solid dari para pihak secara proporsional dalam mewujudkan BPSDMD sebagai lembaga pelatihan satu pintu.