EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA ( Studi Pada Desa Sisarahili Ewo Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatan ) - Arifin Sihombing; Madin Silalahi (Jurnal Ilmiah METADATA, 2021)
Permasalahan yang banyak dan sering terjadi hingga saat ini adalah kurangnya keaktifan dan peran BPD dalam merancang dan mengawasi kinerja kepala desa. Keberadaan dan kehadiran BPD dianggap sebagai formalitas semata yang tidak memiliki kinerja dan pengaruh dalam roda pemerintahan desa dan hanya mengacu dan berpedoman pada kebijakan kepala desa saja. Selain itu, dukungan dan juga dorongan dari masyarakat untuk mengefektifkan peran dan fungsii BPD juga masih rendah dan tingkat kepedulian yang masih rendah.Konsep dan defenisi efektivitas merupakan hal yang mendukung tentang pemecahan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Selain itu, peneliti juga menambahkan teori tentang indikator atau ukuran tentang langkah-langkah yang efektif serta suatu program yang dikatakan efektif. Landasan toeri atau tinjauan pustaka sebagai pendukung dan pedoman dalam melakukan penelitian untuk mencari solusi dan jawaban dalam penyelesaaian permasalahan penelitian. pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan, (Ginanjar Kartasasmita, 1994 : 68). Selanjutnya, membahas tentang konsep tata cara dalam melakukan penelitian serta bentuk/metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian guna memantapkan si peneliti mencari jawaban yang konkrit di lapangan. Selain itu, penentuan informan juga sangat diperlukan guna memperoleh informasi dan data yang akurat guna memperdalam pembahasan dalam penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam peneltian ini adalah metode penelitian kaulitatif dan dengan informan berjumlah (20) orang.Kesimpulan, bahwasanya peran dan fungsi Badan Permusyawratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengajukan usulan kebijakan atau usulan peraturan desa kepada kepala desa dan mengawasi kinerja kepala desa telah dijamin dan diatur oleh Undang-Undang, sehingga BPD wajib melakukan tugas dan fungsi serta kewenangannya di desa.