Penerapan Jaminan Perorangan Dalam Perjanjian Kredit oleh Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB – KUMKM) - Gracia Ravina Moselle S. (Jurist-Diction, 2022)
AbstractIn order to maintain the implementation of both the distribution and / or refund of revolving funds provided by LPDB - KUMKM to LPDB-KUMKM Partners, LPDB - KUMKM certainly requires guarantees that must be submitted by LPDB - KUMKM partners. This loan guarantee and / or financing can be in the form of material guarantee and / or immaterial guarantee. This material collateral can be in the form of, among others, movable objects, immovable objects, pawning deposits, etc. Meanwhile, this immaterial guarantee can be in the form of individual guarantees and / or corporate guarantees as stated in Article 13 Permenkop 4/2020. The purpose of this research is to analyze how the implementation of individual guarantees at LPDB - KUMKM. This study uses the juridical normative method using 2 (two) approaches, namely, the statutory approach and the conceptual approach. The conclusion of this thesis research is the emergence of various problems in the application of individual guarantees. The need for statutory regulations and internal regulations to further regulate individual guarantees. Keywords: Contract; Agreement; Individual Guarantes. AbstrakDemi menjaga terlaksananya baik itu penyaluran dan/atau pengembalian dana bergulir yang diberikan oleh LPDB – KUMKM kepada Mitra LPDB-KUMKM, maka LPDB – KUMKM tentu mensyaratkan adanya jaminan-jaminan yang wajib diserahkan oleh mitra LPDB – KUMKM. Penjaminan pinjaman dan/atau pembiayaan ini dapat berupa jaminan material dan/atau jaminan imaterial. Jaminan material ini dapat berupa, antara lain benda bergerak, benda tidak bergerak, gadai deposito, dll. Sedangkan jaminan imaterial ini dapat berupa jaminan perorangan dan/atau jaminan korporasi sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 13 Permenkop 4/2020. Tujuan dari penelitian ini, untuk menganalisis bagaimana penerapan jaminan perorangan pada LPDB – KUMKM. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kesimpulan dari penelitian skripsi ini yaitu timbulnya berbagai problematika dalam penerapan jaminan perorangannya. Perlunya peraturan perundang-undangan maupun peraturan internal untuk mengatur lebih lanjut mengenai jaminan perorangan. Kata Kunci: Kontrak; Perjanjian; Jaminan Perorangan.