Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pembubaran Partai Politik - Muhammad Rizhal Djunu; Lauddin Marsuni; Muh. Rinaldy Bima (Journal of Lex Generalis (JLG), 2022)
Tujuan penelitian menganalisis siapakah pemilik legal standing pembubaran Partai Politik di Indonesia dan bagaiaman proses pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Penelitian ini tipe yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Legal standing pembubaran partai politik di Indonesia ialah Legal standing terhadap perkara pembubaran partai politik hanya melalui satu jalur yaitu pemerintah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 68 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa Pemerintah yang dimaksud adalah Pemerintah Pusat. Sehingga pasal tersebut menempatkan pemerintah pusat sebagai satu satunya pihak yang mempunyai legal standing dalam usul perkara pembubaran partai politik. Sementara keputusan akhir apakah partai politik dapat dibubarkan atau tidak itu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai Pasal 24C Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam upaya Mahkamah Konstitusi Upaya pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi sesuai putusan Mahkamah Konstitusi No.53/PUU-IX/MK2011 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan adanya pemberian legal standing kepada perseorangan dalam usul pembubaran partai politik sedangkan partai politik jika berupaya di bubarkan bisa berasal dari internal dan eksternal partai politik. The research objective is to analyze who owns the legal standing of dissolving political parties in Indonesia and how the process of dissolving political parties is in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. The type of research used is normative legal research. The results of the study show that the legal standing for the dissolution of political parties in Indonesia is the legal standing for cases of dissolving political parties only through one channel, namely the government. This is confirmed in Article 68 of the Constitutional Court Law that the Government in question is the Central Government. So that the article places the center of government as one of the parties that has legal standing in the proposed case of dissolving a political party. While the final decision whether a political party can be dissolved or not is the authority of the Constitutional Court in accordance with Article 24C of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. that the Constitutional Court did not grant the granting of legal standing to individuals in the proposal to disband political parties, while political parties, if tested for dissolution, could come from internal and external political parties.