Implikasi Hukum Pencalonan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah - Yusril Mahendra; La Ode Husen; Muh. Rinaldy Bima (Journal of Lex Generalis (JLG), 2022)
Tujuan penelitian menganalisis hukum mengatur pencalonan perseorangan dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada); (2) mengetahui dan menganalisis implikasi hukum yang ditimbulkan dari pencalonan perseorangan. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan hukum pencalonan perseorangan dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Adapun implikasi hukum yang ditimbulkan yang ditimbulkan dari pencalonan perseorangan adalah adanya implikasi hukum terhadap kultur hukum, implikasi hukum terhadap struktur hukum, dan implikasi hukum terhadap substansi hukum. The research objective is to analyze to analyze the law governing individual candidacy in regional head general elections (Pemilukada); (2) knowing and analyzing the legal implications arising from individual nominations. The research method in this study uses a normative research type. The results of this study indicate that: (1) The legal arrangements for individual nomination in regional head general elections (Pemilukada) have been regulated in accordance with the applicable laws and regulations; (2) The legal implications arising from individual nominations are legal implications for legal culture, legal implications for legal structure, and legal implications for legal substance.