Kinerja Legislatif: Studi Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Periode 2014-2019 - Siti Fatimah; Anirwan Anirwan (Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal, 2022)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peningkatan kinerja Anggota DPRD dan Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Periode 2014-2019 berdasarkan fungsi legilasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bersifat eksplorasi. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan non probability sampling yang ditentukan dengan teknik purposive sampling, maka sampel penelitian ini sebanyak 22 orang dari 30 Anggota DPRD. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara secara terstruktur atau semi terstruktur memakai instrumen kuesioner yang ditunjang dengan data sekunder dan dokumentasi baik berupa dokumen kebijakan/program, dan hasil laporan. Data hasil penelitian dianalisis dengan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya kinerja Anggota DPRD Kabupaten Soppeng dalam menjalankan fungsi-fungsi DPRD sudah berjalan baik. Hal itu terlihat dengan adanya peningkatan kapasitas Anggota DPRD melalui pemberian Bimtek dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang struktur proses perencanaan dan penganggaran APBD sangat tinggi; tingkat kedisiplinan Anggota DPRD cukup tinggi melalui keaktifan dalam rapat-rapat dan keaktifan dalam menggunakan hak menyampaikan usulan dan pendapat cukup tinggi; kinerja Anggota DPRD didukung dengan kesiapan dokumen rapat sebelum rapat dilaksanakan dan didukung dengan Tenaga Ahli Keuangan dan Pemerintahan serta Tenaga Ahli masing-masing Fraksi sesuai dengan kebutuhan dalam menajalankan kinerjanya. Sedangkan pelaksanaan fungsi Anggota DPRD cukup tinggi dengan produktifitas penetapan Perda dalam pelaksanaan fungsi legislasi telah menetapkan Perda pada tahun 2016 sebanyak 10 Perda, tahun 2017 sebanyak 16 Perda, tahun 2018 10 Perda dan tahun 2019 sebanyak 6 Perda. Pada fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD, Anggota DPRD pada umumnya sudah pernah terlibat pembahasan KUA, PPAS, RKA SKPD dan RAPBD serta melakukan rapat-rapat kordinasi dengan pihak pemerintah maupun penyerapan aspirasi masyarakat melalui rapat dikomisi dan rapat dengar pendapat.