TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN DI POLRES KAB JENEPONTO - Endang Sulastri Rumagit; Firman Umar; Herman Herman (Jurnal Tomalebbi, 2022)
ABSTRAKENDANG SULASTRI R.M, 2022. Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pembuatan Surat keterangan Catatan kepolisian di Kepolisian Resor Kabupaten Jeneponto. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Dr. Firman Umar, M.Hum selaku pembimbing I dan Dr. Herman, S.H, M.Hum selaku pembimbing II.           Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1)  Bagaimana ketentuan hukum pembuatan SKCK (2) Bagaimana Kendala dalam pelaksanaan pembuatan SKCK. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu yuridis sosiologis (sosiological yurisprudence) dengan pendekatan penelitian yaitu kualitatif. Tehnik pengumpulan data meliputi : observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dengan menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian ini (1) Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian diamanatkan pada ketentuan yang telah ditetapan sebelumnya, dasar hukum yang mengatur terkait pembuatan SKCK dibagi menjadi dua poin penting yaitu 1) ketentuan legalitas pasal 4 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang No 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, 2) ketentuan legalitas Peraturan Pemerintah No 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kepolisian. Seluruh dasar hukum dalam pembuatan SKCK ini merupakan landasan atau pedoman yang dapat dijadikan rujukan dalam pelaksanaan pembuatan SKCK.  (2) Kendala yang ditemukan oleh peneliti dalam pelaksanaan pembuatan SKCK di polres Jeneponto yaitu: a) Masih kurang cermatnya petugas intelkam, b)Terjadinya disharmonisasi hukum, c)Terjadinya kekosongan hukum Kata Kunci: Tinjauan Hukum, Pelaksanaan Pembuatan SKCK, dan Kendala