TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) (Studi Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang) - Hilda yanti; Mustari Mustari; Muh Sudirman (Jurnal Tomalebbi, 2022)
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pendistribusian dan penetapan KPM PKH di Desa Tapporang. (2) kesesuaian prinsip Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam dalam pendistribusian dan penetapan KPM PKH di Desa Tapporang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian ini ialah pendistribusian dan penetapan KPM PKH di Desa Tapporang berdasarkan pasal 3 PERMENSOS RI No. 1 tahun 2018 serta kesesuaiannya dengan prinsip Maqashid Al-Syariah pada tingkatan al-dharuriyat (keperluan primer/asas) khususnya menjaga harta (hifdz maal), serta nilai-nilai dasar hukum Islam yaitu keadilan dan tanggung jawab.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pendistribusian dan penetapan KPM PKH di Desa Tapporang mulai dari tahap Pelaksanaan perencanaan, pertemuan awal dan validasi, penetapan KPM PKH, Penyaluran bantuan sosial, pemutakhiran data dan verifikasi komitmen, serta pendampingan belum terlaksana dengan baik dan belum tepat sasaran karena data KPM PKH menggunakan data yang lama. (2) Kesesuaian prinsip Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam dalam pendistribusian dan penetapan KPM PKH di Desa Tapporang belum sesuai karena dalam penetapan dan pendistribusian PKH di Desa Tapporang, belum bisa dikatakan adil karena prinsip keadilan dalam program ini belum terlaksana dengan baik, serta pemerintah belum memenuhi tanggung jawab dalam mewujudkan kemaslahatan pada program ini, sedangkan sarana pokok yang menjamin kesesuaian prinsip Maqashid Al-Syariah dalam pendistribusian dan penetapan KPM PKH yaitu menjaga harta (hifdz maal) dan hal tersebut adalah tegaknya keadilan dan tanggung jawab di dalam tatanan kehidupan masyarakat.Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pendistribusian dan penetapan KPM PKH di Desa Tapporang. (2) kesesuaian prinsip Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam dalam pendistribusian dan penetapan KPM PKH di Desa Tapporang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian ini ialah pendistribusian dan penetapan KPM PKH di Desa Tapporang berdasarkan pasal 3 PERMENSOS RI No. 1 tahun 2018 serta kesesuaiannya dengan prinsip Maqashid Al-Syariah pada tingkatan al-dharuriyat (keperluan primer/asas) khususnya menjaga harta (hifdz maal), serta nilai-nilai dasar hukum Islam yaitu keadilan dan tanggung jawab.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pendistribusian dan penetapan KPM PKH di Desa Tapporang mulai dari tahap Pelaksanaan perencanaan, pertemuan awal dan validasi, penetapan KPM PKH, Penyaluran bantuan sosial, pemutakhiran data dan verifikasi komitmen, serta pendampingan belum terlaksana dengan baik dan belum tepat sasaran karena data KPM PKH menggunakan data yang lama. (2) Kesesuaian prinsip Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam dalam pendistribusian dan penetapan KPM PKH di Desa Tapporang belum sesuai karena dalam penetapan dan pendistribusian PKH di Desa Tapporang, belum bisa dikatakan adil karena prinsip keadilan dalam program ini belum terlaksana dengan baik, serta pemerintah belum memenuhi tanggung jawab dalam mewujudkan kemaslahatan pada program ini, sedangkan sarana pokok yang menjamin kesesuaian prinsip Maqashid Al-Syariah dalam pendistribusian dan penetapan KPM PKH yaitu menjaga harta (hifdz maal) dan hal tersebut adalah tegaknya keadilan dan tanggung jawab di dalam tatanan kehidupan masyarakat.