IMPLEMENTASI METODE ANALITICAL HIRARCHY PROCESS PADA PEMILIHAN KANDIDAT PEJABAT KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG - Adhie Thyo Priandika; Erliyan Redy Susanto; Ebi Supriyadi (Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak, 2022)
Pegawai merupakan sumber daya yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu satuan kerja. Pegawai yang berkualitas akan memudahkan satuan kerja dalam mencapai tujuannya, baik dalam hal pengabdian maupun pelayanan. Selama ini, penilaian kinerja pegawai di kantor kementrian hukum dan hak asasi manusia lampung dilakukan oleh bagian kepegawaian yang berkoordinasi dengan kepala instansi. Proses kenaikan jabatan didapat dari surat rekomendasi atau usulan dari pimpinan unit kerja daerah ke pemimpin instansi berwenang di atasnya berdasarkan penilaian pegawai dan kriteria tertentu. Untuk dapat menentukan seorang Pegawai Negeri Sipil bisa naik jabatannya (kriteria) dilihat sesuai dengan PP Nomor 13 Tahun 2002 yaitu berstatus PNS, Serendah-rendahnya memiliki pangkat satu tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan, memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan. Berdasarkan persentase skor yang diperoleh 95,83% dapat disimpulkan menggunakan tabel hasil tersebut berada pada urutan nomor 1 sehingga dapat disimpulkan hasil pengujian usability diperoleh kesimpulan menurut respondenyaitu “Sangat Setuju” bahwa pengembangan tersebut telah sesuai. Berdasarkan pengujian fungsional suitability yang dihasilkan 97,43% tersebut maka dapat disimpulkan berdasarkan kriteria persentase hasil uji terlah di terima.