Kebijakan Pengupahan Mencekik Kesejahteraan Buruh - Soemali (Jurnal Multidisiplin Madani, 2022)
Kebijakan  pemerintah tentang pengupahan menghapuskan upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota merupakan bentuk penghilangan hak dan melemahkan kesejahteraan dan ketidakadilan pekerja/buruh  serta tidak  sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penerapam kebijakan formula baru dalam penyesuaian penetapan besaran nilai upah minimum provinsi dan/atau kabupaten/kota tahun 2022 terbukti hasilnya lebih  rendah dibandingkan dengan kebijakan lama. Kebijakan pengupahan baru bukan meningkatkan kesejahteraan, tetapi justru merampas dan mencekik hak pekerja/buruh dan keluarganya dalam meningkatkan kesejahteraan guna memenuhi kehidupan yang layak.