STATUS HUKUM PRIVATISASI ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DI BIDANG USAHA SUMBER DAYA ALAM (Analisis Yuridis Perkara Nomor 61/PUU-XVIII/2020) - Hayyu Rahmanda Adi Nugroho (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Hayyu Rahmanda Adi Nugroho, Reka Dewantara, Rumi Suwardiyati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya E-mail :hayyurahmanda@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi karena pengaturan mengenai privatisasi anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dinilai terdapat ketidaklengkapan norma dan sangat berpotensi untuk menciptakan multi-implementasi, karena peraturan yang ada belum mengatur secara spesifik mengenai hal tersebut. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum terkait privatisasi terhadap anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan konsep penguasaan negara di bidang sumber daya alam. Isu hukum dalam penelitian ini adalah Apakah Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dapat diterapkan Privatisasi oleh Pemerintah serta Bagaimana sinkronisasi pengaturan privatisasi terhadan BUMN di bidang Sumber Daya Alam. Dengan jenis penelitian hukum yuridis normаtif yang menggunаkаn metode Pendekаtаn Perundаng-undаngаn, Pendekatan Kasus, serta Pendekatan Analitis. Bаhаn hukum primer dan sekunder yаng diperoleh peneliti аkаn diаnаlisis dengаn Teknik kepustakaan yаitu perekаmаn dаtа dilаkukаn dengаn pencаtаtаn, copy file dаn jejаk аnаlisis kejаdiаn. Selаin itu jugа menggunаkаn penаlаrаn deduktif yаitu penаlаrаn berdаsаrkаn kаsus yаng pernаh аda. Hasil penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa, Anak Perusahaan BUMN tetap dapat dilakukan privatisasi dengan batasan tidak menghilangkan hak penguasaan negara dalam mengendalikan anak perusahaan BUMN agar tidak menyimpang dari tujuan usaha demi sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga konsep penguasaan negara tidak dapat diartikan hanya kepemilikan perdata semata tetapi dapat berupa mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mengenai kebijakan status hukum privatisasi pada sektor tertentu menjadi wewenang pembentuk Undang – Undang. Kata Kunci: Privatisasi, Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Hak penguasaan Negara ABSTRACT This research departs from the regulatory provisions regarding privatization of a subsidiaryunder State-owned Enterprises that are deemed to have a legal loophole that may lead to multiinterpretations because the existing regulation has not specifically governed this matter.Privatization of the subsidiary as mentioned above is intended to give legal protection to themembers of the public in line with the statement ‘natural resources are controlled by the state for the benefits of the people’. With normative-juridical methods, statutory, case, and analyticalapproaches, this research aims to investigate whether the subsidiary under the State-ownedEnterprises can be privatized by the Government and how the synchronization of the regulationgoverning privatization towards the State-owned Enterprises in natural resources is performed.The primary and secondary materials were analyzed using the library technique. The analysisreferred to the A Contrario argumentative technique and systematic interpretation technique.This research concludes that the subsidiary under the state-owned Enterprises can be privatizedas lon