REFORMULASI TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA - Addin Ma’rifatur Rahman Sayuti (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Addin Ma’rifatur Rahman Sayuti, Aan Eko Widiarto, Indah Dwi Qurbani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: addinsayuti@student.ub.ac.id ABSTRAK Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga lahir sebagai respon Pemerintah terhadap peraturan menteri, dalam rangka menyelaraskan gerak penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga arah kebijakan pembangunan nasional dan diharapkan dapat menghasilkan peraturan menteri yang berkualitas, harmonis, tidak sektoral, dan tidak menghambat kegiatan masyarakat dan dunia usaha. Adanya penambahan prosedur baru berupa persetujuan presiden justru berimplikasi menambah Panjang birokrasi pembentukan peraturan menteri, menimbulkan kompleksitas dalam alur penyusunan peraturan menteri, serta adanya pengulangan pengaturan harmonisasi sehingga pembentukan peraturan menteri tidak efektif. Oleh karena itu guna mendukung penataan pembentukan peraturan menteri dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia diperlukan berbagai langkah strategis. Salah satunya yakni terkait prosedur tahapan pembentukan peraturan menteri yang merupakan bagian dari sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang ada bahwa tahapan pembentukan peraturan menteri saat ini berdasarkan UU No.12 ahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksananya tidak diatur secara lengkap terkait tahapan pembentukan peraturan menteri. Ketentuan mengenai tata cara pembentukan peraturan menteri saat ini tersebar dalam peraturan/kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian, sehingga pola pengaturan tahapan pembentukan menteri berbeda-beda pada setiap kementerian. Hal ini berimplikasi pada pada pemenuhan aspek formil pembentukan peraturan menteri, sebab pemenuhan aspek formil pembentukan peraturan menteri dapat menentukan apakah lahirnya suatu peraturan menteri mencerminkan hakikat dan fungsi peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian ini perlu adanya pedoman baku prosedur tata cara pembentukan peraturan menteri sebagai acuan setiap kementerian dalam membentuk peraturan menterinya secara komprehensif, yang dapat dituangkan dalam suatu Peraturan Presiden. Termasuk di dalamnya mengatur terkait teknik penyusunan peraturan menteri, konsultasi Presiden, partisipasi publik, mekanisme harmonisasi, serta evaluasi. Sehingga, diharapkan pembentukan peraturan menteri tertib sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan harmonis. Kata Kunci: Peraturan Menteri, Prosedur, Reformulasi ABSTRACT Presidential Regulation Number 68 of 2021 concerning President’s Approval for Ministerial regulation marks a response of the government to ministerial regulations to put the government administration in line and maintain the course of national development policies that are expected to lead to excellent, harmonious, and non-sectoral ministerial regulations that do not interrupt public activities and businesses. The addition of the president’s approval as a new procedure seems to complicate the existing bureaucracy required in forming ministerial regulations, adding more complexity to the process of ministerial regulation drafting, and readjusting the harmony, all of which lead to ineffectiveness. Thus, strategic measures are required to support ministerial regulation drafting that takes into account the reference of the legislative system in Indonesia. The research has learned that the stages of the ministerial regulation refer to law Number 12 of 2011 concerning Legislative Formulation and its delegated regulations that do not comprehensively govern the stages of the formulation of ministerial regulation. The provisions regarding the procedures of a ministerial regulation formulation are set forth in the regulation/policy set by each ministry, leading to different stages of the formulation of ministerial regulations across ministries. This has implicated the fulfillment of formal aspects in the formulation of ministerial regulations since this aspect determines whether a ministerial regulation reflects the principle and function of the legislation. Therefore, the guidelines of the standard procedures required in the stages of the ministerial regulation formulation are required as the benchmark for each ministry in comprehensively forming the regulation, and this can be enacted in Presidential Regulation, including matters regarding the methods of formulating ministerial regulations, presidential consultations, public participation, harmonization mechanisms, and evaluations. Thus, ministerial regulations are expected to comply with the principles of the formulation of legislation and to exist in harmony. Keywords: Ministerial Regulations, Procedures, Reformulation