ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 432/PID.SUS/2019/PN.BNA TENTANG PENERAPAN PASAL 27 AYAT (3) UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE - Dhyaksa Dresthanta Diptatama (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Dhyaksa Dresthanta Diptatama, Abdul Madjid, Fines Fatimah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya mail :diptatamad@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini mengangkat permasalahan pada Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN.Bna tentang penjatuhan pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan media elektronik yang didakwakan terhadap salah seorang dosen yang mengemukakan pendapatnya di grup whatsapp dosen FT Unsyiah. Dakwaan yang dimaksud berupa pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, karena terdakwa telah mengkritik dengan menulis di Grup Whatsapp yang bernama “UnsyiahKITA” Dimana pasal ini merupakan pasal karet dan dapat menimbulkan celah untuk timbulnya permasalahan hukum serta penafsiran yang berbeda berkaitan dengan bagaimana ketentuan dan batasan terhadap pencemaran nama baik tersebut. Hal ini menjadikannya celah bagi pihak-pihak tertentu yang menjadikan pasal ini sebagai pasal karet demi membungkam hak kebebasan berpendapat bagi setiap individu. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif, dan menggunakan pendekatan Kasus (case approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Melalui pendekatan kasus, penulis melakukan penelitian untuk menganalisis putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN.Bna, adapun hal yang dianalisis ialah bagaimana pertimbangan hakim dan penafsiran hakim mengenai pasal 27 ayat (3) UU ITE. Serta pendekatan konsep untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana seharusnya penerapan dari ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Selanjutnya, Jenis dan bahan hukum yang digunakan berupa sumber dan bahan hukum primer dan sekunder. Serta menggunakan teknik penulusuran bahan hukum berupa studi kepustakaan dan sumber-sumber bahan hukum lain. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode penelitian diatas, maka diperoleh jawaban atas permasalahan dalam Putusan Nomor 432/Pid.sus/2019/PN.Bna. Pertama, Terdakwa telah diputus bersalah karena telah melanggar Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE. Namun berdasarkan analaisis pada penelitian ini, maka perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dimana Terdakwa dalam perbuatannya tidak memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan tidak memenuhi unsur “tanpa hak”, Kesimpulan yang Kedua, adalah Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN.Bna belum mencapai tujuan hukum, Sehingga untuk mencapai tujuan hukum, putusan tersebut harus mencakup keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Kebebasan Berpendapat, UU ITE ABSTRACT This research observed Court Decision Number 432/Pid.Sus/2019/PN.Bna regarding the defamation made by a lecturer on a WhatsApp group for lecturers of the Engineering faculty of Unsyiah. The indictment was related to the violation of Article 27 paragraph (3) and Article 45 Paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. This issue departed from the criticism made by the lecturer as the defendant via WhatsApp group under “UnsyiahKITA”, while the article of the law concerned is considered to have some flaws in this defamation case. This can leave some legal loopholes, allowing other legal problems to take place and leading to more varied interpretations in terms of the provisions and the scope of the defamation. That is, some irresponsible parties will probably see it as a chance to make use of this law to keep others silent. This research employed normative-juridical methods, and case and conceptual approaches to analyze Decision Number 432/Pid.Sus/2019/PN.Bna, specifically in terms of the judge’s consideration regarding the reference to Article 27 paragraph (3) of Electronic Information and Transactions Law and to identify how Article 27 paragraph (3) should be implemented. The legal materials consisted of primary and secondary data taken from library research and other sources of literature. Departing from the court decision above, this research reveals that the lecturer was declared to have violated Article 27 paragraph (3) in conjunction with Article 45 paragraph (3) of Electronic Information and Transactions. However, this research analysis considers that the act committed by the defendant did not meet the aspects set forth in Article 27 paragraph (3), in which it is obvious that there are no mockery words that seemed to defame the name of others and it did not meet the aspect of “tanpa hak” (“without any right”). Furthermore, the court decision, in this case, fails to reach the legal objective, and, thus, it should have also covered justice, benefit, and legal certainty. Keywords: human rights, freedom to express opinions, UU ITE