TANGGUNG JAWAB HUKUM BIRO PERJALANAN UMRAH DALAM HAL RISIKO KEGAGALAN KEBERANGKATAN PADA MASA PANDEMI - Aufa Fajrul Hikmah (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Aufa Fajrul Hikmah, Reka Dewantara, Shanti Riskawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: aufa.hikmah@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai tanggung jawab hukum biro perjalanan umrah terhadap calon Jemaah umrah atas kegagalan keberangkatan pada masa pandemi. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh ketidak pastian hukum yang terjadi mengenai tanggung jawab biro perjalanan umrah atas calon Jemaahnya yang gagal diberangkatkan pada saat pandemi. Hal ini juga merugikan calon jemaah, kerugian yang dialami calon jemaah umrah berupa kerugian secara waktu maupun finansial, tidak sedikit calon jemaah umrah sudah mempersiapkan berbagai hal sebelum keberangkatan umrah. Pasal 4 huruf h UUPK menjelaskan hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statuteapproach) dan pendekatan analitis (analytical approach). Bahan hukum yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan Teknik analisis deskriptif analitis yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan cara melakukan menentukan isi atau makna aturan hukum dari segi perlindungan konsumen, penyelenggaraan ibadah umrah, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari hasil penelitian dengan metode diatas Adanya Covid-19 termasuk dalam force majeure relative bagi biro perjalanan umrah. Force majeure relative yakni pemenuhan atas prestasi tidak mungkin dilaksakan hanya untuk sementara waktu saja, karena disaat suatu peristiwa itu berakhir, debitur dapat melaksanakan prestasinya. Biro perjalanan umrah juga selaku sebagai penyedia jasa harus bertanggung jawab untuk melakukan negosiasi dengan calon Jemaah selaku konsumen mengenai penyesuaian waktu serta prosedur baru hingga overmacht berakhir atau dengan mengakhiri perjanjian tergantung kesepakatan antara calon Jemaah umrah dengan biro perjalanan umrah. Kata Kunci: tanggung jawab hukum, umrah, pandemi ABSTRACT This research aims to find out the liabilities of a travel agency responsible for an umrah program over umrah trip cancellation during the pandemic. This research topic departed from the uncertainty of law regarding the liabilities that the travel agency has to hold following the cancellation of the umrah trip that participants have to face during the pandemic. This cancellation certainly disadvantages the participants of the program in terms of finance and time since they have prepared for everything needed in the program before they have to know that they fail to go for umrah. Article 4 letter h of Consumer Protection sets forth the right of the consumers to get compensation, redress, and/or replacement in case of goods and/or services irrelevant to the agreement made. This research employed normative-juridical methods, statutory, and analytical approaches. Legal materials were analyzed using descriptive-analytical techniques where the contents or meaning of the law is determined regarding consumer protection, the umrah program, and the Civil Code. The research results conclude that Covid-19 is deemed to be in the category of relative force majeure, meaning that the program is impossible to take place only in a certain period, and when the pandemic is over and when it is declared safe to go, debtors can still go for umrah. In this case, the travel agency is responsible to hold a negotiation with the participants as consumers regarding the reschedu