IMPLEMENTASI PASAL 190 AYAT (4) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYELENGGARAAN MUTASI DI KABUPATEN KUTAI TIMUR (Studi di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kutai Timur) - Dinand Ananda Perdana (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Dinand Ananda Perdana, Lutfi Effendi, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya e-mail: dinandap9d11@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tentang implementasi dari pasal 190 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tentang bagaimana konsep dasar Mutasi Pegawai Negeri Sipil yang mengatur tentang aturan dasar tata cara pelaksanaan mutasi di kalangan Pegawai Negeri Sipil, melalui aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Badan Kepegawaian Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, yang tentunya segala aturan tersebut membatasi agar terciptanya Mutasi Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan Kompetensi dan kemampuan yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil untuk menunjang sistem pelayanan publik yang baik. Penulis menggunakan jenis penelitian sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta aturan pelaksana lainnya untuk tata cara pelaksanaan mutasi. Teknik pengambilan data dilakukan dengan studi langsung pada lapangan dengan wawancara narasumber dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kutai Timur. Analisis data yang digunakan oleh penulis menggunakan metode Deskriptif kualitatif merupakan uraian dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang pada pelaksanaannya terdapat faktor-faktor penghambatnya. Kata Kunci: Implementasi, Tata Cara Pelaksanaan, Syarat dan Ketentuan Mutasi, Pegawai Negeri Sipil ABSTRACT This study aims to find out about the implementation of Article 190 paragraph (4) of Government Regulation Number 11 of 2017 concerning Management of Civil Servants, about the basic concept of Civil Servant Mutations which regulates the basic rules for implementing mutations among Civil Servants, through its implementing rules, namely the National Civil Service Agency Regulation Number 5 of 2019 concerning Procedures for Implementing Transfers, which of course all these rules limit the creation of Civil Servant Transfers in accordance with the competencies and abilities of Civil Servants to support a good public service system. The author uses this type of sociolegal research, which is research that begins with normative research or a review of legislation (normative) followed by in-depth observations and dissemination of questionnaires to obtain data on non-legal factors related to Government Regulation Number 11 of 2017 concerning Management of Civil Servants. as well as other implementing regulations for the procedures for implementing mutations. The data collection technique was carried out by direct study in the field with interviews with sources from the Education and Training Personnel Board of East Kutai Regency. Analysis of the data used by the author using a qualitative descriptive method is a description in the form of sentences that are regular, coherent, logical and effective. Based on the results of this study, it can be seen that the implementation of Government Regulation Number 11 of 2017 concerning the Management of Civil Servants, which in its implementation there are inhibiting factors.