ANALISIS YURIDIS FRASA TANPA PERSETUJUAN KORBAN DALAM PASAL 5 AYAT (2) PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI - Era Reforma Millennia Margono (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Era Reforma Millennia Margono, Abdul Madjid, Ardi Ferdian Faculty of Law Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang 65145 Indonesia e-mail: erareforma@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dirumuskannya frasa ”tanpa persetujuan korban“ pada Pasal 5 Ayat (2) Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yakni dalam pengaturan terkait bentuk kekerasan seksual. Pada pengaturan tersebut, perbuatan-perbuatan yang disebutkan disertai dengan rumusan frasa ”tanpa persetujuan korban“ apabila ditelaah lebih lanjut pada dasarnya merupakan tindak pidana sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi dengan substansi pengaturan yang serupa. Hal ini merupakan kekaburan hukum yang dapat mengakibatkan timbulnya multitafsir terhadap pemaknaan suatu aturan. Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa: (1) Frasa ”tanpa persetujuan korban“ adalah dasar perbuatan yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf b, f, g, h, l, m menjadi perbuatan yang dilarang apabila dilakukan tanpa adanya kesediaan dari pihak lain yang terkait, maka dalam hal ini dipahami sebagai unsur sifat melawan hukum. Kekerasan seksual adalah delik aduan sehingga dirumuskannya frasa ”tanpa persetujuan korban“ menjadikan korban dapat melakukan pengaduan apabila merasa dirugikan. Namun perbuatan yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf f, g, dan h meskipun dilakukan dengan persetujuan tetap merupakan tindak pidana, berdasarkan pada UU Pornografi, UU ITE, dan UU TPKS. (2) Terjadi tumpang tindih materi muatan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 terkait pengaturan bentuk kekerasan seksual dalam Pasal 5 Ayat (2) yang pada dasarnya adalah tindak pidana dan telah diatur dalam UU Pornografi, UU ITE, dan UU TPKS. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 mengkualifikasikan secara tersendiri perbuatan yang merupakan bentuk kekerasan seksual tidak merujuk pada perbuatan yang telah diatur dalam UU Pornografi, UU ITE, dan UU TPKS. Dapat dipahami bahwa pengaturan Pasal 5 Ayat (2) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni UU Pornografi, UU ITE, dan UU TPKS. Kata Kunci: Frasa Tanpa Persetujuan Korban, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi ABSTRACT This research departs from the formulation of the phrase “without the approval from the victim” in Article 5 Paragraph (2) of the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology (henceforth referred to as Permendikbudristek) Number 30 of 2021 concerning sexual violence. Regarding this phrase, this regulatory provision is in line with higher regulations with a similar matter regulated. That is, this represents a vagueness of law that can lead to multi-interpretations of a regulation. The research results reveal that (1) the phrase above underlies the act highlighted in Article 5 Paragraph (2) letter b, f, g, h, l, m as a proscribed act when it is done without any approval from another related party, and when this is the case, this act is deemed to be a tort. Sexual violence is categorized as a complaint offense and, thus, the phrase “without the approval from the victim” was made, allowing victims to file a lawsuit when they are harmed. However, an act governed in Article 5 Paragraph (2) letter f, g, and h is still deemed to be a criminal offense despite a received approval according to Pornography Law, Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), and Sexual Violence Law (UU TPKS). (2) There have been overlapping matters in the substance of the Permendikbudristek Number 30 of 2021 in terms of the form of sexual violence as in Article 5 Paragraph (2) as governed in Pornography Law, UU ITE, and UU TPKS. Permendikbudristek Number 30 of 2021 separately qualifies acts that indicate sexual violence, and this regulation does not refer to the regulations in Pornography law, UU ITE, and UU TPKS. Thus, it can be concluded that Article 5 Paragraph (2) contravenes what is outlined in Pornography Law, UU ITE, and UU TPKS as higher laws. Keywords: the phrase “without approval”, Permedikbudristek Number 30 of 2021, sexual violence, higher education