URGENSI PENGATURAN FIT AND PROPER TEST BAGI CALON DIREKSI BANK DIGITAL - Gregorio Fasius (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Gregorio Fasius, Reka Dewantara, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: gregorio_fasius@student.ub.ac.id ABSTRAK Intensi dalam penelitian ini adalah terkait pengaturan fit and proper test bagi lembaga perbankan telah terlebih dahulu diatur melalui “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan” yang selanjutnya disebut sebagai POJK PKKPULJK. POJK PKKPULJK mengatur bahwa calon direksi bank harus memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi. Persyaratan kompetensi dalam POJK PKKPULJK belum mengakomodir kompetensi yang diwajibkan bagi calon direksi bank digital sebagaimana diatur dalam “POJK 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum” yaitu setiap direksi bank digital memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi. Sehingga pada saat ini masih terdapat situasi ketidaklengkapan pengaturan“fit and proper test bagi calon direksi bank digital. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis urgensi pengaturan fit and proper test bagi calon direksi bank digital serta mendeskripsikan dan menganalisis konseptualisasi pengaturan fit and proper test bagi calon direksi bank digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode“pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach)”. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan penafsiran komparatif. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa diperlukan pembentukan pengaturan fit and proper test bagi calon direksi bank digital yang memasukkan persyaratan kompetensi di bidang teknologi informasi bagi calon direksi bank digital sehingga memberikan kepastian hukum bagi OJK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon direksi bank digital sesuai dengan kompetensinya di bidang teknologi informasi. Sehingga konseptualisasi yang dapat penulis ajukan berdasarkan penelitian dan analisis terhadap peraturan yang ada serta studi perbandingan dengan pengaturan batasan kompetensi di bidang teknologi informasi di negara Hong Kong adalah dengan melakukan penambahan pengaturan terkait kompetensi di bidang teknologi informasi bagi calon direksi bank digital pada pasal 8 POJK PKKPULJK serta penambahan batasan-batasan kompetensi teknologi informasi pada bagian penjelasan pasal 8 POJK PKKPULJK. Kata Kunci: Bank Digital, Direksi Bank, Uji Kemampuan dan Kepatutan ABSTRACT This research observes the regulation regarding the fit and proper test for banking organizations as governed earlier in the Regulation of Financial Services Authority Number 27/POJK.03/2016 concerning Fit and Proper Test for the Main Parties in Financial Services Organizations (henceforth referred to as POJK PKKPULJK). POJK PKKPULJK requires all participants to meet integrity, financial reputation, and competence. The competence outlined in POJK PKKPULJK has not accommodated the competence required for the candidates applying for a position as a director in a digital bank as governed in the Regulation of Financial Services Authority Number 12/POJK.03/2021 concerning Public Bank, implying that every digital bank director must demonstrate the competence in information technology. There has been incompleteness of norms regarding the regulation concerning the fit and proper test for the candidates. Departing from this issue, this research aims to describe and analyze the urgency in the regulation of fit and proper test for the candidates applying for a position as a director in a digital bank and to describe and analyze the conceptualization of fit and proper test for the candidates for the position in Indonesia. this research employed normative-juridical methods, statutory, comparative, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using grammatical, systematic, and comparative interpretations. The research results indicate that the regulation governing fit and proper test is needed for the candidates for the position in a digital bank. This is expected to give legal certainty to Financial Services Authority as a body that holds the authority to conduct fit and proper test for the candidates according to their competence in information and technology. Thus, by comparing this matter to the regulation implemented in Hong Kong, this research suggests that the reconceptualization involve the addition of the regulatory provision regarding the competence in information technology for the candidates for the director in Article 8 of POJK PKK PULJK and the addition of the scopes of competence in information technology in the explanation of Article 8 of POJK PKK PULJK. Keywords: Digital Bank, Bank Directors, Fit and Proper Test