PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN EFEK DI INDONESIA - Helena Yarra Lanera Pandia (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Helena Yarra Lanera Pandia, Sihabudin, Amelia Srikusumadewi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: helenayarralanera@gmail.com ABSTRAK Syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ialah terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan sedikitnya dua orang kreditor, kreditor maupun debitor dapat bertindak sebagai pemohon penetapan pailit. Tetapi untuk lembaga tertentu, hukum kepailitan melakukan limitasi. Seperti pada perusahaan efek, hukum kepailitan di Indonesia secara mengatur pemohon pailit untuk perusahaan efek adalah Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). BAPEPAM merupakan badan yang melaksanakan Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal, yang pada saat ini tugas dan fungsinya telah dialihkan pada OJK. Namun putusan terhadap permohonan pailit perusahaan efek yang diajukan oleh kreditornya dapat ditemukan. Putusan yang dihasilkan pun ada yang saling bertolak belakang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan putusan pailit yang diajukan oleh kreditornya tanpa melibatkan OJK, namun dengan putusan yang bertolak belakang. Berdasarkan analisis yang dilakukan, kurangnya pemahaman dari pihak-pihak terkait mengenai alur pengajuan pemohonan penetapan hukum pailit untuk perusahaan efek. Sejalan dengan hal tersebut, hingga saat ini pun OJK belum mengeluarkan produk hukum yang secara khusus mengatur tentang mekanisme pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk perusahaan efek. Penulis memberikan gagasan hukum dengan membentuk regulasi yang mengatur mekanisme pengajuan pailit terhadap perusahaan efek oleh kreditornya kepada OJK seperti yang telah diatur OJK untuk perusahaan asuransi. Kata Kunci: Kepailitan, Pemohon Pernyataan Pailit, OJK ABSTRACT The requirements of a bankruptcy statement as governed in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations involve the due debt collectible by at least two creditors, and a creditor or a debtor can serve as an applicant requesting a bankruptcy statement. But for certain companies, the bankruptcy law requires limitations, like in a securities company. Bankruptcy Law in Indonesia governs the request for a bankruptcy statement for a securities company under Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM). BAPEPAM is an agency responsible for coaching, management, and day-to-day supervision over the capital market, but all these tasks have been transferred to Financial Services Authority. However, the decision concerning a bankruptcy request of a securities company filed by a creditor can be found, and it could be contrasting. This research employed normative-juridical methods, and statutory and comparative approaches, revealing that the bankruptcy decision filed by the creditor was without the involvement of the Financial Services Authority but with a contrasting decision. This research also has found that there is a lack of awareness among related parties regarding the procedures of filing an application requesting a bankruptcy statement for a securities company. To date, Financial Services Authority has not issued a regulatory product specifically governing the mechanism of the procedures of filing an application requesting a bankruptcy statement for a securities company. This research offers a recommendation suggesting that the regulation governing the mechanism of filing an application requesting a bankruptcy statement for a securities company by the creditor to the Financial Services Authority be formulated similar to the regulation set for insurance companies also by the Financial Services Authority. Keywords: bankruptcy, request of bankruptcy statement, Financial Services Authority