IMPLEMENTASI PASAL 20 AYAT 1 UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF EFEKTIVITAS PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT PEMERINT - Muhammad Avialli (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Muhammad Avialli, Luthfi Effendi, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum, Universtias Brawijaya e-mail: muhammad.avialli912@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan bagaimana Implementasi Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam perspektif efektivitas pengawasan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dikaitkan dengan pencegahan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pemerintah di Daerah. Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengawasan terhadap Larangan Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Pemerintahan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern (APIP). Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sudah efektif dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pemerintahan di Daerah. Oleh karena Informasi awal yang penulis dapatkan ada permasalahan di dalam implementasi terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Permasalahan tersebut, yaitu keberadaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah dianggap tidak berperan. Pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan dirasakan masih kurang efektif. Metode penelitian dalam skripsi ini dengan menggunakan jenis penelitian sosio legal. Sedangkan untuk pembahasannya dengan menggunakan teori Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian bahwa Efektivitas pengawasan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dikaitkan dengan Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Perintahan Di Daerah sudah tergambarkan di dalam Struktur Hukum, Substansi Hukum dan Budaya Hukum, yaitu telah terbentuknya kelembagaan Inspektorat dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan tindakan-tindakan pemerintahan yang mempunyai keabsahan, dan masih adanya kepercayaan dari masyarakat maupun dari unit/instansi pemerintahan dengan masih banyaknya pengaduan dan konsultasi yang ditujukan kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Akan tetapi masih ada hambatan-hambatan yang dialami oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mengefektifkan perannya sebagai pengawas, antara lain masih kurangnya sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, dan masih adanya Pejabat Pemerintahan yang belum memahami mengenai penyalahgunaan wewenang. Kata Kunci: Pelaksanaan, Penerapan Pasal, Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang ABSTRACT This research seeks to see the implementation of Article 20 Paragraph (1) of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration in the Perspective of the effectiveness of Supervision of the Inspectorate of the Province of the Capital City of Jakarta regarding the Prevention of the Abuse of Authority by Regional Government officials. The article states that the supervision over the prohibition of the abuse of authority committed by regional government officials is conducted by Internal Supervisory Apparatuses (henceforth referred to as APIP). This research aims to find out whether the supervision conducted by the Provincial Inspectorate of the Capital City of Jakarta is effective in preventing the abuse of authority committed by government officials. The issue in the implementation of Article 20 Paragraph (1) of Law Number 30 of 2014 mentioned earlier is linked to the condition where the existence of the supervisory apparatuses is deemed to play no role. The execution of tasks, functions, and the authority of