ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI RUANG LINGKUP INFORMASI YANG MENYESATKAN DALAM PASAR MODAL INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT - Muhammad Iqbal Zuman (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Muhammad Iqbal Zuman, Sukarmi, Moch. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: iqbalzoeman@gmail.com ABSTRAK Sebagai instrumen ekonomi, pasar modal tidak luput dari penyalahgunaan oleh pihak – pihak tertentu untuk memperkaya dirinya secara melawan hukum. Pasar modal baik di Indonesia maupun di negara lain sangatlah rawan terhadap berbagai macam dan bentuk tindak pidana pasar modal, tindak pidana di bidang ini punya karakteristik yang khas, yaitu antara lain adalah barang yang menjadi objek adalah informasi. Dengan merujuk negara Amerika Serikat sebagai salah satu pasar modal paling aktif, terbesar dan berpengaruh di dunia serta memiliki pengaturan terkait mislead information yang lebih ketat, dan sanksi yang lebih berat maka oleh karena itu penulis ingin melakukan perbandingan pengaturan terhadap informasi yang menyesatkan dalam pasar modal negara Indonesia dengan Amerika Serikat. Dampak yang ditimbulkan oleh misleading information ini akan mengakibatkan salahnya informasi yang diterima oleh umum atau perseorangan yang berniat menginvestasikan dananya di perusahaan tersebut dan akan menimbulkan kerugian baik bagi emiten maupun investor. Rumusan masalah pertama yaitu terkait apa saja yang menjadi ruang lingkup informasi yang menyesatkan dalam pasar modal di negara Indonesia dengan Amerika Serikat. Rumusan masalah kedua yaitu bagaimana pengaturan informasi yang menyesatkan yang seharusnya diterapkan dalam Undang – Undang pasar modal negara indonesia kedepannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum metode yuridis normatif dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Bahan hukum primer diperoleh dari Undang-Undang Pasar modal di Indonesia dan Amerika Serikat. Bahan hukum sekunder dari diperoleh dari buku, jurnal, dan putusan pengadilan. Serta bahan hukum tersier dari penelitian terkait, makalah, kamus, bahasa hukum, materi seminar dan internet. Hasil penelitian menunjukan bahwa, UUPM dan Security Exchange of Act 1934 memiliki kesamaan mengenai fakta material, pihak pelanggar, dan tujuan dari pemberian informasi yang menyesatkan serta security exchange of act sudah melakukan pembaharuan akan tetapi UUPM masih belum. Sedangkan untuk sanksi remedi di Indonesia tidak diatur secara detail, di Amerika serikat mengatur secara detail tata cara dan sanksi remedi. Melalui penjelasan tersebut Undang-Undang Pasar Modal segera diperbaharui salah satu contohnya mengambil contoh dari peraturan Amerika Serikat dan menerapkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh IOSCO (International Organization of Securities Commission) Kata Kunci: Perbandingan informasi yang menyesatkan, ruang lingkup informasi yang menyesatkan, sanksi informasi yang menyesatkan ABSTRACT As an economic instrument, misuse in the capital markets by irresponsible parties for illicit personal gain seems inevitable. The capital markets in Indonesia and several countries are always prone to crimes, where information is often the object of the crimes in the capital markets. This research took the US as an example of the country with its most active and biggest capital market in the world. It has stricter and more serious sanctions imposed on misleading information. Departing from this example, the capital markets in both Indonesia and the US are to be compared in this research. It is commonly known that misleading information leads to false information received by the members of the public or individuals willing to invest their money in companies, and this information can cause losses for both issuers and investors. The research is intended to find out what serves as the scope of misleading information in capital markets in Indonesia and the US and how this misleading information should be implemented in Capital Market Law in Indonesia in the time to come. This research employed normative-juridical methods and statutory and comparative approaches. The primary legal materials included laws concerning capital markets in both Indonesia and the US, while the secondary materials were from books, journals, and court decisions, and the tertiary data were from papers, dictionaries, legal terms, and seminars on the Internet. The research reveals that Capital Market Law in Indonesia and the Security Exchange Act of 1934 have similarities in terms of the facts of materials, violators, and the intention of giving misleading information. Moreover, the Security Exchange Act has made some amendments but Capital Market Law does not. Remedial sanctions in Indonesia are not regulated in detail, but the US elaborates on the detailed sanctions. It is recommended that the Capital Market Law be revised by referring to the Act in the US and the principles set by IOSCO (International Organization of Securities Commission) be implemented. Keywords: