EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 20 AYAT 1 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN TERKAIT PENYEDIAAN FASILITAS TEMPAT SAMPAH PADA ANGKUTAN KOTA (Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang) - Muhammad Is’ro Novradika Asmara (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Muhammad Is’ro Novradika Asmara, Iwan Permadi, Dewi Cahyandari Faculty of Law Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: misro_na@student.ub.ac.id ABSTRAK Tulisan ini mengkaji efektivitas pelaksanaan pasal 20 ayat 1 peraturan daerah kota malang nomor 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungn terkait penyediaan fasilitas tempat sampah pada angkutan kota. Dimana dalam peraturan daerah tersebut terdapat perbedaan antara das sollen (peraturan daerah nomor 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan pasal 20 ayat 1 dan das sein (kenyataan dilapangan). Metode penelitian yang digunakan adalah socio legal dengan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data-data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisis guna menjawab masalah hukum yang telah dirumuskan. Hasil penelitian memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Efektivitas pelaksanaan pasal 20 ayat 1 peraturan daerah kota malang nomor 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan terkait penyediaan fasilitas tempat sampah pada angkutan kota tidak efektif. Hal ini dapat dibuktikan dari data hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti masih mengamati banyaknya sopir armada angkutan kota yang tidak melaksanakan aturan tersebut. Dalam hal ini yang menjadi faktor pendukung hanya faktor hukum dan faktor prasarana,sedangkan yang menjadi faktor penghambat yakni faktor penegakan hukum,faktor masyarakat dan faktor budaya. kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan darerah tersebut diantaranya yakni minimnya jumlah personel,kurangnya sosialisasi dan kurangnya kesadaran hukum. Upaya dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut dapat dilakukan dengan menambah jumlah petugas atau personel, melakukan sosialisasi kepada seluruh sopir armada angkutan kota, memberikan pemahaman terkait pentingnya dalam melakukan pengendalian sampah, dan melibatkan peran serta masyarakat untuk dapat memberikan pengaduan. Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Angkutan Umum, Sampah ABSTRACT This research studies the effectiveness of the implementation of Article 20 Paragraph 1 of Regional Regulation of Malang Number 2 of 2012 concerning Public Order and Environment regarding the provision of trash bins in public vans. This issue departs from the incongruence between what is governed in Regional Regulation Number 2 of 2012, Article 20 Paragraph 1 (das sollen) and what really takes place in society (das sein). The research employed socio-legal methods and statutory and socio-juridical approaches. Research data were analyzed based on qualitative-descriptive methods to give solutions to the problems. The research results reveal that the Regional Regulation of Malang Number 2 of 2012 is not effectively implemented since van drivers do not provide any trash bins in their vans. Both law and infrastructure contribute to the supporting factors, while law enforcers, society, and culture still become impeding factors. Moreover, issues such as lack of personnel, lack of introduction, and lack of awareness of the law also interrupt the implementation. To tackle the issues, adding more personnel members, giving an introduction to all the drivers of the vans, and encouraging them to be more aware of the importance of waste management and people to submit their complaints over this trash problem can be taken into account. Keywords: effectiveness of the law, public van, trash