TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU UMK DALAM KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK DALAM BENTUK SELF DECLARE TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM - Muhammad Rifqi (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Muhammad Rifqi, Fitri Hidayat, Prawatya Ido Nurhayati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: rifqikiki236@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai tanggung jawab hukum pelaku UMK dalam kewajiban sertifikasi halal produk dalam bentuk pernyataan pelaku usaha (self-declare) terhadap perlindungan konsumen Muslim. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, yaitu dalam Pasal 4A ayat (1) UUJPH sebagaimana perubahannya dalam UU Cipta Kerja yang mengamanatkan secara khusus kewajiban pelaku UMK untuk melakukan sertifikasi halal produk dalam bentuk pernyataan pelaku usaha (self-declare). Hal ini menimbulkan implikasi yuridis dalam kewajiban sertifikasi halal produk pelaku UMK dalam bentuk pernyataan pelaku usaha (self-declare) terhadap Jaminan Produk Halal serta Tanggung Jawab Hukum pelaku UMK terhadap perlindungan konsumen Muslim. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik penafsiran gramatikal dan sistematis. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa implikasi yuridis kewajiban sertifikasi halal produk pelaku UMK dalam bentuk self-declare yaitu timbulnya akibat hukum yang memberikan hak dan kewajiban bagi subyek hukum serta kepastian hukum kehalalan suatu produk dalam sertifikasi halal produk dalam bentuk self-declare. Adapun pertanggungjawaban hukum pelaku UMK dalam Jaminan Produk Halal terhadap perlindungan konsumen Muslim dapat dilihat secara administratif, perdata dan pidana. Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Pelaku UMK, Sertifikasi Halal Produk, Self-Declare, Perlindungan Konsumen Muslim ABSTRACT This research studies and analyzes the liabilities held by micro and small enterprises regarding halal certification for the products sold through the statement of the entrepreneurs, commonly known as self-declare for the sake of the protection of Muslim customers. This research topic departed from Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation that has altered some provisions in Law Number 33 of 2014 concerning Guarantee of Halal Products, as in Article 4A Paragraph (1) of UUJPH, specifically mandating in Job Creation Law that micro and small businesses have to declare that their products are halal. This condition leads further to juridical implications. This normative research employed statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed based on grammatical and systematic interpretations. The research results reveal that self-declared halal certification gives rise to the legal consequence that poses rights and obligations for the legal subjects and the legal certainty of the halal certification of the products sold. The liabilities held by the businesses concerned may involve administrative, private, and criminal aspects. Keywords: liability, micro, and small businesses, halal certification for products, self-declare, protection of Muslim consumers