URGENSI PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG BERHALANGAN TETAP DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA - Try Probo Ardiyansyah (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Try Probo Ardiyansyah, Tunggul Anshari S. N., Muktiono Fakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: tryprobo@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait urgensi serta permasalahan mengenai pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berhalangan tetap yang mengacu pada ketentuan Pasal 176 Ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam pasal 176 ayat (4) mengatur mengenai pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut. Namun, dalam pelaksanannya banyak daerah yang tidak segera untuk memiliki wakil kepala daerah pasca kekosongan tersebut yang disebabkan tidak ada batas waktu maksimal terkait pengisian kekosongan jabatan tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif termasuk metode yang dilaksanakan dengan mengkaji penerapan dari norma ataupun kaidah pada hukum positif yang mana itu guna mendapatkan suatu kebenaran yang didasari logika keilmuan dari sudut pandang normatif. Penelitian ini memakai interpretasi sistematis ialah dengan menafsirkan suatu UU sebagai bagian dari keseluruhan dari sistem perundang-undangan serta interpretasi gramatikal ialah menafsirkan UU berdasarkan istilah yang terdapat dalam undang-undang. Hal ini bertujuan guna mengetahuі makna dari suatu aturan pada peraturan perundang-undangan dan menguraіkannya menurut susunan kata ataupun bunyіnya, bahasa, makna maupun arti dari ketetapan peraturan perundang-undangan yang dijabarkan dengan bahasa awam serta umum serta menganalisnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pengisian wakil jabatan yang berhalangan tetap dan juga terkait pemerintahan daerah. Permasalahan yang diangkat ialah terkait urgensi pengisian jabatan wakil kepala yang herhalangan tetap yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 176 (4) Undang Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati serta Wakil Bupati, dan Walikota serta Wakil Walikota yang dilakukan apabila jangka waktu jabatan masih tersisa lebih dari 18 Bulan sejak kosongnya jabatan wakil kepala daerah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya terdapat urgensi terkait pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berhalangan tetap dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Kemudian, diperlukan sebuah norma hukum yang mengatur tentang batas waktu maksimal terkait pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berhalangan tetap dimana masih tersisa masa jabatan 18 bulan lebih yg tercantum pada ketentuan pasal Pasal 176 Ayat (4) Undang Undang No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati serta Wakil Bupati, dan Walikota serta Wakil Walikota agar pelaksaaan sistem pemerintahan di daerah dapat berjalan dengan baik dan tercapai sesuai tujuan. Kata Kunci: Urgensi, Pengisian Jabatan, Wakil Kepala Daerah ABSTRACT This research aims to find out the urgency in filling the vacant official position of the vice-regional head who is permanently unavailable in reference to the provision in Article 176 Paragraph (4) of Law Number 10 of 2016 concerning Elections of Governors, Regents, and Mayors. The article implies that the vacant position concerned can be filled only if the remaining tenure period is more than 18 months from the time the official position was left. However, the absence of the maximum time for this vacant position has led to the condition where the vacant position is not immediately filled. This research employed normative-juridical methods