ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN NON-FUNGIBLE TOKEN UNTUK MEREPRESENTASIKAN HAK CIPTA KARYA DIGITAL DAN AKIBAT HUKUM ATAS TRANSAKSI TERHADAP PENCIPTA DAN PEMILIK NON-FUNGIBLE TOKEN - Nisrina Olivia Jasmine (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Nisrina Olivia Jasmine, M. Zairul Alam, Ranitya Ganindha Faculty of Law Universitas Brawijaya e-mail: jasminedns@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU 28/2014) dan Copyright Act of 1976 USA dalam pengaturan keabsahan Non-Fungibke Token (NFT) untuk merepresentasikan Hak Cipta karya digital, serta mendeskripsikan dan menganalisis akibat hukum dari transaksi NFT terhadap Pencipta, Pemilik NFT, dan Marketplace NFT menurut UU 28/2014. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Bahan hukum yang diperoleh penulis dianalisis dengan metode penafsiran gramatikal dan komparatif. Penulis menemukan mengenai keabsahan NFT menurut UU 28/2014 dan Copyright Act, 1976 USA untuk merepresentasikan Hak Cipta Karya Digital, dapat dikatakan bukan bukti yang sah dan resmi dari negara, namun dikarenakan aspek-aspek NFT memenuhi kedua peraturan tersebut, NFT dapat menjadi bukti untuk merepresentasikan hak-hak eksklusif dalam Hak Cipta terhadap Ciptaan. Mengenai akibat hukum bagi pihak terkaitpun mengacu pada kedua peraturan tersebut dimana pihak terkait harus dapat memenuhi dan memahami aspek-aspek hukum dalam transaksi NFT. Penulis memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait seperti Pemerintah sebagai pembuat peraturan untuk membuat regulasi terkait transaksi NFT. Kata Kunci: Hak Cipta, Non-Fungible Token (NFT), keabsahan, akibat hukum, Pencipta, Pemilik, Marketplace ABSTRACT This research aims to describe and analyze Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (Law 28/2014) and Copyright Act of 1976 of the USA regarding the validity of Non-fungible token (NFT) to represent the NFT transactions toward creators, NFT owners, and NFT marketplace according to Law 28/2014. This research employed normative-juridical methods and statutory and comparative approaches. The legal materials were analyzed based on grammatical and comparative interpretation methods. The research reveals that the validity of NFT according to Law 28/2014 and Copyright Act of 1976 is not deemed to be valid and official proof given by the state, but due to NFT aspects fulfilling these two laws, NFT could serve as proof to represent exclusive rights in copyright regarding the creation. In terms of the legal consequences that the related parties have to take, they have to be able to fulfill and understand the legal aspects required in the NFT transactions. This research aims to recommend that the related parties including the government make the regulations regarding the NFT transactions governing the requirement of originality and creation that can be sold, the scope of anonymity, personal data protection, the use of currency in rupiah as the valid currency in Indonesia for NFT transactions, supervisions performed by related organizations, and more elaborated protection of the creations regarding the creation objects. Keywords: copyright, non-fungible token (NFT), validity, represent, legal consequence, creator, owner, marketplace