PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERI KEMUDAHAN DAN BANTUAN STIMULAN PENGADAAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (Studi di Dinas Sosial Kota Batu) - Rif’ah Septia Kilihu (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Rif’ah Septia Kilihu, Lutfi Effendi, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No 169 Malang e-mail: ifakilihu@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Batu dalam memberi kemudahan dan bantuan stimulant pengadaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pembahasan ini dilatarbelakangi adanya ketidak sesuaian antara das Sollen dengan Das Sein dimana terjadi kesenjangan antara kebutuhan rumah layak huni dengan rumah yang sudah terpenuhi atau disebut juga backlog. Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Karya tulis ini termasuk penelitian yuridis-empiris dengan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Teknik pengambilan / pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pemerintah daerah Kota Batu telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam memberi kemudahan dan bantuan penyelenggaraan rumah bagi MBR berdasarkan kewenangan atribusi melalui program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Namun dengan beberapa kendala yang dihadapi yaitu Terbatasnya Sumber Daya Pelaksana di Lapangan, ketidaktepatan waktu pelaksanaan, kurangnya sinkrosnisasi antara stake holder terkait dan terbatasnya dana yang diberikan. Upaya yang dapat dilakukan yaitu pengawasan berkala oleh Pemerintah Daerah Kota Batu dan Pemilihan tenaga yang kompeten. Kata Kunci: kewenangan, kemudahan, bantuan, masyarakat berpenghasilan rendah ABSTRACT This research aims to analyze the implementation of the regional government authority to provide easy access to and stimulating aid for housing development for low-income people. This research topic departs from the disharmony between Das Sollen and Das Sein, sparking a gap between the needs for liveable houses and the fulfilled ones, commonly known as backlog. According to Article 54 Paragraph (1) of Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Housing Development Area, the government and regional governments are required to fulfill the housing need of low-income community members. This research employed empirical-juridical methods and socio-juridical approaches. The data were collected from interviews and documentation and analyzed using a qualitative method. The research results reveal that the local government of Batu has executed the responsibility to meet the housing needs of low-income people in Batu with the Unliveable Houses Rehabilitation Program (RTLH). Due to limited human resources in the field, delayed implementation, a lack of synchronization among related stakeholders, and insufficient funds, some measures need to be taken, including regular supervision by the Regional Government of Batu City and the selection of competent employees. Keywords: authority, ease, aid, low-income people