PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH BATAS MINIMUM KHUSUS PADA KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Blt) - Twystania Putri Mahardika (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Twystania Putri Mahardika, Faizin Sulistio, Galieh Damayanti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: twystania@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat sebuah permasalahan yang terjadi yakni Pertimbangan Hakim yang menjatuhkan putusan dibawah minimum terhadap perkara pengguna Narkotika Golongan I bukan tanaman yang tidak sesuai dengan UU Narkotika yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat sebuah rumusan masalah yakni : Apakah Ratio Decidendi Hakim dalam menjatuhkan pidana 1 tahun 6 bulan dalam putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Blt sudah sesuai dengan hukum positif di Indonesia? Apakah penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Blt dalam menjatuhkan pidana sudah sesuai dengan penegakan hukum terkait pemberantasan narkotika di Indonesia? Kemudian penulisan dalam karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan metode pendekatan : Pendekatan Undang-undang (statute approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Dari hasil penelitian dengan metode diatas maka penulis mendapat jawaban atas permasalahan yang ada yakni perbuatan yang terdakwa lakukan telah memenuhi unsur-unsur dan pasal yang telah dijatuhkan yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dalam putusannya, hakim tidak menjatuhkan hukuman sesuai dengan UU yang berlaku. ABSTRACT This research investigates the issue regarding the sentence delivered under the threshold by the judge over narcotics use type I non-plant category not according to Narcotics Law in place. Departing from the above issue, this research investigates: is the ratio decidendi of the judges in sentencing a criminal for one year and six months in Court Decision Number 258/Pid.Sus/2021/PN Blt relevant to the positive law in Indonesia and does the implementation of Article 112 of Law Number 35 of 2021 comply with the principle of law enforcement concerning narcotic eradication in Indonesia? This research employed a normative method and statutory and case approaches. The research reveals that the offense meets the aspects and Article 112 Paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, contrary to the condition where the Judge, as in the court decision mentioned earlier, does not deliver the decision according to the law in place.