KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM SISTEM KEKELUARGAAN SUKU TENGGER (STUDI PENGANGKATAN ANAK DI DESA NGADIWONO KECAMATAN TOSARI KABUPATEN PASURUAN) - Puspita Radika Permatasari (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Puspita Radika Permatasari, Setiawan Wicaksono, Suhariningsih, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: puspitaradika5@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan kejelasan mengenai mengapa pengangkatan anak di usia dewasa tejadi di Masyarakat Suku Tengger dan akibat hukum pengangkatn anak oleh masyarakat Suku Tengger terkait dengan kewajiban memelihara orangtua ditinjau dari hukum nasional dan hukum ada. Berdasarkan Pasal 12 (1) Syarat Anak yang akan diangkat adalah belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak. Adanya aturan tersebut mengakibatkan pengangkatan anak yang terjadi di Suku Tengger Desa Ngadiwono Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Batal demi hukum menurut aturan yang berlaku di Indonesia. Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Sosio Legal. Penelitian sosio legal adalah penelitian hukum yang berorientasi pada pengumpulan data empiris, yang berasal dari wawancara narasumber yaitu masyarakat di Desa Ngadiwono Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terjadinya pengangkatan anak di Desa Ngadiwono Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan dilatarbelakang oleh anak kandung yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga orangtua kandungnya memutuskan untuk mengangkat anak agar ada yang membantu merawat ladang, namun perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Dan Akibat Hukum pengangkatan anak di Desa Ngadiwono Kecamatan Tosari kabupaten pasuruan ialah perbedaan kedudukan antara anak kandung dan anak angkat, serta terputusnya hubungan darah antara orangtua kandung dan anak kandung yang sudah di angkat. Akibat Hukum dari pengangkatan anak seharusnya tidak membedakan antara anak kandung dan anak angkat karena hak, kewajiban dan harta kekayaan anak menurut hukum positif di Indonesia adalah sama dan memutus hubungan antara orangtua dan anak tidak diperbolehkan karena, sesuai Pasal 39 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa (1) tidak diperbolehkan memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dan orangtua kandungnya. Kata Kunci: Kedudukan Anak Angkat, Sistem Kekeluargaan, Pengangkatan Anak ABSTRACT This research aims to find out and analyze the grounds for a child adoption at an adult age in the tribal community of Tengger following the Law concerning Child Adoption by the people of Tengger in connection with parents’ responsibility seen from the perspective of national law and Adat (customary) law. On the contrary, Article 12 (1) requires people to adopt a child before he/she reaches eighteen years old and Article 2 of Government Regulation Number 54 of 2007 concerning Child Adoption states that child adoption is for the best interest, the welfare, and the protection of the child. These two regulatory provisions seem to set this adoption practice performed in the Tengger community null and void. This socio-legal research required empirical data from interviews with related informants and used socio-juridical methods. The research indicates that the adoption in the Tengger community departed from the fact that the child concerned could no longer fulfill the responsibilities as a child, and this condition has encouraged the parents to adopt an adult child to help cultivate the plantation. This