IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTRIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH (Studi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang) - Iik Kamilatul Musafiroch (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Iik Kamilatul Musafiroch, Iwan Permadi, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: iikkamilatul@student.ub.ac.id ABSTRAK Pada penelitian ini dilatarbelakangi dari Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Malang dalam memanfaatkan jaringan teknologi yang dibentuk dalam suatu website untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dikelola oleh Bagian Hukum Kota Malang dan adanya Kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penyedia server. Dari kebijakan tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses peraturan-peraturan daerah yang ada di Kota Malang. Dengan adanya website tersebut Pemerintah Daerah Kota Malang dapat mempertanggung jawabkan isi dari peraturan-peraturan yang sudah ada di dalam website JDIH Kota Malang tersebut. Akan tetapi, tidak semua peraturan-peraturan yang sudah diundangkan oleh Bagian Hukum kemudian diunggah ke dalam website JDIH Kota Malang, masih terdapat beberapa Peraturan Walikota Malang dan Peraturan Daerah Kota Malang yang masih belum tersedia di dalam website tersebut. Dan masih ada beberapa kendala yang dapat menghambat proses tersebut. Sosio legal merupakan pendekatan penelitian ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial untuk tujuan analisis. Karena permasalahan yang akan dianalisis oleh penulis ini berdasarkan masalah yang terjadi. Jenis data menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yaitu dengan pihak Bagian Hukum Kota Malang dan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku dan internet. Kata Kunci: Implementasi, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ABSTRACT This research departs from the policy of the regional government of Malang in utilizing a technological network on a website to allow access for people to legal documentation and information network (JDIH) managed by the Law Agency of Malang along with the Communication and Information Agency as a server. This policy aims to allow people to access regional regulations in Malang. With this website, the regional government of Malang could be accountable for all the regulatory provisions displayed on the website. However, not all the regulations stipulated by the unit concerned are uploaded on the website. Several regulations of the Mayor of Malang and other regional regulations of Malang are not available on the website due to several factors. This is a socio-legal study employing social science for the analysis. Primary data were obtained from interviews involving several officials in the Law Agency of Malang as the informants and the secondary data were sourced from laws, official documents, books, and the Internet. Keywords: implementation, documentation network, and legal information