DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA SEBAGAI PENGGANTI PIDANA GANTI RUGI TAMBAHAN (PEMBAYARAN UANG PENGGANTI) TINDAK PIDANA KORUPSI - Ophi Elza (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Ophi Elza, Abdul Madjid, Milda Istiqomah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT.Haryono No. 169 Malang e-mail: opieelza@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya disparitas putusan pengadilan mengenai besaran pidana penjara pengganti terhadap pidana tambahan berupa denda pembayaran uang pengganti karena tidak adanya aturan lebih lanjut mengenai hal tersebut. oleh sebab itu dibutuhkan tindakan lebih lanjut mengenai ketimpangan/disparitas putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui penyebab perbedaan lamanya pidana penjara pengganti pengganti dalam putusan perkara tindak pidana korupsi dan Untuk mengetahui pengaturan di masa depan terkait konsistensi penjatuhan pidana penjara pengganti dalam tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 18 ayat (3) mengatakan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara yang tidak melebihi ancaman pidana pokoknya. Aturan tersebut tidak menjelaskan minimum pidana penjara yang harus ditetapkan kepada terdakwa. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian normatif dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan (Comparative approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, jurnal, Pendapat ahli, hingga penelitian-penelitian terkait yang digunakan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian ini. Berdasarkan analisis beberapa putusan terdapat ketimpangan/disparitas dalam putusan pengadilan. Maka dari itu diperlukan perubahan dan/atau penyempurnaan kebijakan mengenai ketimpangan/disparitas pemidanaan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia, Perubahan dan/atau penyempurnaan kebijakan dalam penanganan tindak pidana korupsi tersebut sekiranya dapat diajukan ke Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Kata Kunci: Pidana, Korupsi, Pengganti, Penjara ABSTRACT This research departs from the disparity in court decisions regarding the weight of jail sentence as to replace a fine paid as vicarious money due to the absence of further laws regarding this matter. Thus, further steps are required to resolve this disparity. This research aims to find out the different lengths of a substitute jail sentence in the case of a corruption crime and to find out the laws regarding the consistency of a substitute jail sentence in corruption crime in the time to come. Article 18 Paragraph (3) implies that a jail sentence may be imposed not exceeding the main criminal punishment unless a defendant has a particular amount of money to pay as a substitute for incarceration. However, this rule does not explain further the minimum jail sentence imposed on a defendant. This research employed normative-juridical methods and comparative, statutory, and case approaches. The primary and secondary data were obtained from laws, journals, experts’ notions, and related research papers as references. Considering that there are still disparities in the court decisions, improvement of policies needs to be taken into account following disparities in jail sentencing proportions, and these changes for improvement could be submitted to the Supreme Court for the issuance of the Supreme Court Circular Letter (SEMA). Keywords: criminal, corruption, substitute, i